JAKARTA, Kilastimor.com-Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengadvokasi dan menghadirkan saksi korban tindak pidana perdagangan orang di Benjina, Maluku, mendapat perhatian komunitas internasional. Salah satunya Global Fund to End Slavery (GFES) yang khusus berkunjung ke kantor LPSK untuk bertukar informasi mengenai penanganan saksi dan/atau korban perdagangan orang yang dilakukan LPSK.
GFES ketika berkunjung ke LPSK
Menurut Direktur GFES wilayah Asia Mark B Taylor, banyak masalah perbudakan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Akan tetapi, GFES memulainya dari Asia, khususnya di tiga negara, yaitu Filipina, Myanmar dan Indonesia. “Kasus perbudakan modern banyak terjadi di tiga negara ini dan kasusnya pun cukup kompleks,” kata Mark didampingi Senior Executive, Data Development and Business Transformation GFES Jonathan Mead dan Senior Executive, Global System Strategy GFES Natalya Wallin saat berdiskusi dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai beserta jajaran di kantor LPSK, Jakarta, Jumat (18/3).
Mark menuturkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih karena selain kasus perdagangan orang cukup banyak, ada pula dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya untuk segera menghentikan segala bentuk perbudakan modern ini. Salah satu pihak yang dalam pengamatan GFES aktif mengadvokasi saksi korban perdagangan orang hingga ke luar negeri, yaitu LPSK, seperti pada kasus perbudakan yang menimpa pekerja Myanmar.
Pada diskusi tersebut, Mark mengemukakan ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk melawan upaya perbudakan modern. Pertama, dari aspek hukum itu sendiri. Hukum dimaksud bukan hanya yang tertuang dalam konstitusi, tetapi juga aturan-aturan yang mengatur buruh migran juga sangat perlu dicermati, baik dari sisi administrasi maupun sistemnya, termasuk dimana dugaan perdagangan orang itu terjadi.
