RAGAM

Mutasi dan Penataan Organisasi Dilingkup Pemkab Malaka Tunggu Jawaban Gubernur

BETUN, Kilastimor.com-Penataan Organisasi dilingkup Pemkab Malaka menunggu jawaban Gubernur NTT. Pemkab Malaka sudah mengajukan surat kepada Gubernur NTT dan Perguruan tinggi supaya masing-masing menyiapkan satu orang dari lima orang tim seleksi yang dibutuhkan. Kalau surat itu sudah ada jawaban maka Pemkab akan membuat SK kepada tim seleksi supaya mulai bekerja.
Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan di Istana Loro Haitimuk-Kecamatan Weliman, Selasa (29/3).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

“Dalam melakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malaka ada mekanisme dan prosedurnya. Kita mentara ini menyiapkan tim seleksi. Pemda Malaka sudah bersurat ke Gubernur NTT dan perguruan tinggi supaya masing-masing menyiapkan satu orang, supaya menjadi tim seleksi ditambah tiga orang dari Kabupaten Malaka,” jelasnya.

Apabila sudah ada jawaban katanya, maka akan buat SK kepada tim untuk melakukan seleksi pejabat eselon II, III dan IV serta staf. “Kita tunggu saja jawaban surat gubernur lalu kita buatkan Sknya dan tim itu akan bekerja,” ungkapnya.

Menyinggung tentang lambannya pemerintah melakukan penataan organisasi di Malaka, Bria Seran mengatakan bahwa pemerintah tidak mengenal kata terlambat dalam melakukan penataan organisasi. “Kita belum terlambat dan tidak perlu deadline. Urus SDM ini tidak seperti menangani kasus kebakaran tetapi harus melalui tahapan dan aturan yang ada,” timpalnya.

Ketika ditanya tentang pelaksanaan APBD Malaka 2016, Bria Seran secara tegas mengatakan akan memanfaatkan SDM yang ada. APBD tetap jalan menggunakan SDM yang ada. Kalau toh roling harus sesuai kompetensi dan kemampuan yang ada. “Kita mau ambil SDM yang mana? Yang dipake khan mereka-mereka ini tho. Ini bukan seperti pi beli barang di toko langsung jadi. Kita akan pake SDM yang ada sambil melakukan penataan secara bertahap,” bilangnya.

Menyoal tentang indikator yang digunakan untuk melakukan penataan dalam birokrasi, Bria Seran secara tegas mengatakan indikator kompetensi dan kinerja. “Dalam tiga tahun terakhir kita sudah punya data yang valid terkait kinerja SKPD. “Ukuran dalam pemerintahan itu jelas yakni kemampuan dalam penyerapan APBD dan kinerjanya. Rapat saja malas bagaimana bisa jadi kepala? DPRD Rapat saja tidak bisa hadir apalagi mau jadi pemimpin? Kalau Pak hadir saat pemerintah rapat perdana dengan DPRD Malaka tentu mengetahui apa yang disampaikan DPRD terkait kehadiran SKPD dalam sidang dewan dan hal itu sangat memalukan bagi kita yang bekerja dalam dunia birokrasi,” tandasnya. (boni).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top