POLITIK

NHPD Belum Ditandatangani, Pilwalkot Kupang Terancam Batal

KUPANG, Kilastimor.com-Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kupang sedianya dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Namun Pilkwalkot itu terancam Batal. Pasalnya, hingga kini belum ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara Pemerintah Kota Kupang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, padahal tahapan pilkada Kota Kupang akan dimulai pada 1 Mei 2016 nantinya.

KPU

KPU

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/3), Juru Bicara KPU Kota Kupang, Lodowick Fredik mengatakan, KPU bisa saja membatalkan pelaksanaan Pilkada Kota Kupang,
Karena Peraturan Mendagri Nomor 41 tahun 2015, dan disempurnakan Permendadagri 54 tahun yang sama tentang anggaran pilkada, NHPD sudah harus ditandatangai oleh pemerintah,
Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah Kota Kupang, soal penandatangan NPHD antara KPU dan pemerintah, padahal semua kabupaten/kota di NTT yang bakal menggelar Pilkada, sudah melakukan penandatanganan NHPD.

“Kami dari KPU cukup kecewa dengan Pemerintah Kota Kupang, karena tidak serius menyikapi masalah pendanaan pilkada. Kami sudah bersurat kepemerintah sejak Juli tahun lalu, dan terakhir surat diberikan 10 Maret lalu dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kota Kupang,” Katanya

Diakui, dana sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Kupang pada sidang APBD murni tahun 2016 sebesar Rp 23,4 miliar, namun dana itu tidak serta merta langsung diserahkan ke KPU untuk digunakan, tapi dana tersebut harus dimasukan ke DIPA Kementerian Keuangan, kemudian diregistrasi ke APBN, baru ditranfer kembali ke KPU Kota, yang kemudian menyiapkan salah satu bank yang digunakan untuk mentransfer uang tersebut. Semua prosedur itu butuh waktu selama lebih dari sebulan sehingga ketika NHPD belum dilakukan secepat mungkin dalam waktu dekat, maka pelaksanaan pilkada bisa tertunda.

“Kalau sampai tahapan dimulai 1 Mei mendatang, dan anggaran belum ada maka kami KPU sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada, dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kami sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah, tapi tidak ada tanggapan serius, kami masih berharap setelah libur Paskah, sudah ada penjadwalan soal NHPD, kalau tidak, saya pesimis prosedur anggaran bisa berjalan sampai 1 Mei nantinya,” kata Fredik. (lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top