NASIONAL

Pemda Silahkan Lakukan Audit Organisasi, dan Mengusulkan Formasi Tes CPNSD

JAKARTA, Kilastimor.com-Larangan penerimaan CPNS di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk 13 Kabupaten di NTT tahun 2016, belum menjadi keputusan resmi KemenPAN-RB. Larangan itu masih dalam kajian KemenPAN-RB, untuk dimasukan dalam Peraturan Menteri PAN-RB. Hal ini dikemukakan Kepala Biro Humas KemenPAN-RB, Herman Suryatman , saat dihubungi media ini, Sabtu (12/3) lalu.

Ilustrasi tes CPNSD dengan sistem CAT

Ilustrasi tes CPNSD dengan sistem CAT

Dikatakan, APBD yang ada, dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat di dearah. Ketika belanja APBD lebih banyak kepada belanja pegawai, maka akan berpengaruh ke belanja publik. “Kalau belanja pegawainya yang besar, kapan belanja publiknya,” ungkap Herman.

Karena belanja pegawai lebih besar tambahnya, KemenPAN-RB melakukan kajian untuk membatasi hingga melarang penerimaan CPNS. Agar, diupayakan belanja pegawai lebih kecil dari belanja publik. “Bayangkan belanja pegawai bisa diatas 50 persen. Lah, kapan untuk belanja publik? Ini yang sedang dikaji. KemenPAN-RB ingin ada penurunan rasio itu,” ungkapnya.

Solusi yang diambil ungkapnya, setiap pemerintah daerah harus melakukan audit organisasi, agar tidak gemuk dan membengkak pegawainya. Dengan audit, akan dilihat seperti apa struktur idealnya dan tidak kegemukan. Dengan audit juga, tambah dia, akan dilihat PNS yang kompeten. Jika tidak kompeten maka bisa dipangkas.

Solusi kedua jelasnya, redistribusi dan realokasi PNS perlu dilakukan pemerintah. Misalnya daerah mengeluh kekurangan guru. Harusnya guru di kota dipindahkan ke desa. “Guru banyak bertugas di kota. Bisa dipindahkan ke desa,” bilangnya.

Karena itu, KemenPAN-RB lakukan pendalaman berdasarkan logika-logika yang ada, dengan membuat koridor perekrutan pegawai. “Jika tidak, maka terus terjadi pembengkakan pegawai dengan penerimaan CPNS, yang berdampak langsung pada anggaran. “Kita ingin ada rasionalisasi pegawai demi peningkatan belanja publik,” tukasnya.

Dimintai penegasannya soal pelarangan penerimaan CPNS di 13 kabupaten di NTT, dia mengatakan semua masih didalami dan dikaji. Belum ada keputusan resmi. Nanti akan disiapkan Peraturan Menteri PAN-RB, setelah formasi diusulkan oleh daerah. “Daerah akan usulkan formasinya. Setelah diusulkan baru diterbitkan Permen-nya,” imbuh Herman.

Menyoal 13 daerah di NTT yang dilarang merekrut CPNS, dia mengaku belum mengetahui hal itu, termasuk daerah mana saja. “Mungkin data itu ada di Kementerian Keuangan. Nanti kita cek,” pungkasnya. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top