Solusi kedua jelasnya, redistribusi dan realokasi PNS perlu dilakukan pemerintah. Misalnya daerah mengeluh kekurangan guru. Harusnya guru di kota dipindahkan ke desa. “Guru banyak bertugas di kota. Bisa dipindahkan ke desa,” bilangnya.
Karena itu, KemenPAN-RB lakukan pendalaman berdasarkan logika-logika yang ada, dengan membuat koridor perekrutan pegawai. “Jika tidak, maka terus terjadi pembengkakan pegawai dengan penerimaan CPNS, yang berdampak langsung pada anggaran. “Kita ingin ada rasionalisasi pegawai demi peningkatan belanja publik,” tukasnya.
Dimintai penegasannya soal pelarangan penerimaan CPNS di 13 kabupaten di NTT, dia mengatakan semua masih didalami dan dikaji. Belum ada keputusan resmi. Nanti akan disiapkan Peraturan Menteri PAN-RB, setelah formasi diusulkan oleh daerah. “Daerah akan usulkan formasinya. Setelah diusulkan baru diterbitkan Permen-nya,” imbuh Herman.
Menyoal 13 daerah di NTT yang dilarang merekrut CPNS, dia mengaku belum mengetahui hal itu, termasuk daerah mana saja. “Mungkin data itu ada di Kementerian Keuangan. Nanti kita cek,” pungkasnya. (fed)
