RAGAM

Sejumlah Pimpinan SKPD Tak Pedulikan Surat Edaran Bupati TTS

SOE., Kilastimor.com-Surat edaran Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) NTT, Paul V.R. Mella, tidak dihiraukan pimpinan Satuan Parangkat Daerah pada lingkup Pemkab TTS. Terbukti, surat edaran yang dikeluarkan pada 4 Januari 2016 tentang percepatan proses pelelangan barang dan jasa, hingga akhir triwulan pertama baru 4 paket pekerjaan yang dilelang oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP).
Bukan hanya surat edaran bupati saja yang tidak diikuti, juga surat penegasan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Salmun Tabun, dengan nomor PBJ.04.09.2/45/2016 tentang proses percepatan pelelangan barang dan jasa yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2016 sama sekali tidak digubris.

Jack Benu

Jack Benu

Menurut Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, J.E.P Benu yang ditemui diruang kerjanya Rabu (30/3) mengatakan surat edaran Bupati dan surat pegasan Sekda TTS yang inti meminta agar setiap SKPD untuk secepatnya mengajukan dokumen ke ULP dan selanjutnya diproses oleh ULP guna dilakukan pelelangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) serta dalam surat penegasan Sekda TTS diktum pertama point (5) menegaskan bahwa batas waktu pengajuan dokumen pelenganan pada bagian ULP terhadap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat tgl 31 Juli 2016 untuk perencanaan yang dilaksanakan pada anggaran induk tahun 2016 serta perencanaan tahun 2017. Sementara batas akhir kontrak suatu pekerjaan yakni 15 Desember 2016.

Baca Juga :   Bazar DWP Malaka Ringankan Beban Masyarakat

Sayang surat edaran Bupati maupun surat penegasan Sekda TTS seakan-akan tidak ada artinya. Buktinya sejak bulan Januari hingga Maret 2016 (triwulan 1) baru 4 paket pekerjaan yang dilelang bagian ULP. “Hingga akhir Maret ini baru 4 (empat) paket pekerjaan yang dokumen sudah diserahkan oleh 4 SKPD, sementara lainnya belum sama sekali,” akunya.

Keempat paket pekerjaan tersebut demikian Jek Benu adalah paket pembangunan Los Pasar Inpres SoE yang dokumennya diserahkan oleh Dispenda TTS. Berikut dari Dinas ESDM yaikni perencanaan sumur bor, perencanaan Irigasi yang bersumber dari DAU oleh Dinas PPU serta paket pengadaan clening servic dan Satpam yang diajukan oleh Dinas PPO.

Jeck Benu mengkritisi pimpinan SKPD yang sudah nyata-nyata tidak proaktif dalam proses pengerjaan dokumen perencaan sehingga sampai dengan saat ini baru 4 (empat) paket pekerjaan yang sudah proses pelelangan.
“SKPD tidak proaktif dan menganggap biasa-biasa saja. Seharusnyaa SKPD punya kewajiban untuk memproses dokumen untuk diserahkan ke ULP guna diproses pelelangan.

Dia menambahkan, jika kondisi ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada penumpukan dokumen ketika semua SKPD menyerahkan dokumennya masing-masing pada waktu bersamaan sehingga harus masuk daftar tunggu, karena pihak ULP akan memproses sesuai waktu penyerahkan dokumen dari SKPD.

Yang lebih parah lagi kata Jeck Benu adalah akan terjadi meningkat SILPA ditahun 2016. Berikutnya kwalitas pekerjaan dari sisi mutu diragukan dan kemungkinan peluncuran pekerjaan terbuka lebar.
Jeck Benu berharap agar dalam waktu dekat ini semua SKPD sudah memasukan dokumen perencanaan ke ULP untuk diproses pelelangan.
“Saya berharap agar adanya kesadaran dari Kepalas SKPD untuk segera menyerahkan dokumen untuk kita proses pelelangannya,”harap Jeck Benu. Karena semua Kepala SKPD telah menandatangani pakta kinerja yang setiap 3 (tiga) dievaluasi. (pap)

Baca Juga :   Kasus Penembakan Marzuki di Halikelen Misterius
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top