BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka harus segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Modal tahun 2015. DPRD Malaka pun harus bisa melakukan fungsi pengawasan sesuai tugas yang diemban guna melihat dari dekat proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Kalau bermasalah supaya diselesaikan. Bagi kontraktor dan pengusaha nakal yang tidak bertanggung jawab supaya di black list tidak bekerja di Malaka.
Alfridus Pascalius Nahak
Ketua Immala Kupang, Alfridus Pascalius Nahak di Kupang, Senin (20/3) mengatakan, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan belanja modal di Malaka tahun 2015. Banyak proyek dikerjakan asal jadi dan cenderung merugikan keuangan negara. Rakyat Malaka tentu sangat dirugikan jika pelaksanaan belanja modal di lapangan tidak sesuai spek dan bestek serta dibawah standart mutu yang ditentukan.
