RAGAM

Tim Ahli UGM Bertandang ke Malaka 8-9 April untuk Bantu Sistem Kesehatan

BETUN, Kilastimor.com-Tim ahli dari Pusat Kebijakan Management Kesehatan UGM akan bertandang ke Malaka 8-9 April mendatang. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melakukan studi lapangan, diskusi terkait BLUD, peningkatan status RSPP Betun, sistem pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis yang diterapkan Pemkab Malaka. Tim itu akan dipimpin Prof. Laksono.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menyampaikan kepada media ini di Haitimuk, Selasa (29/3).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

“Kedatangan tim ahli UGM itu merupakan rencana tindak lanjut pertemuan kami dengan mereka beberapa waktu lalu di Semarang. Kami melakukan pertemuan antara Pemkab Malaka dipimpin Bupati Malaka dengan tim Pusat Kebijakan Managemen Kesehatan UGM dibawah pimpimpnan Prof.Laksono di Semarang, membicarakan pelayanan di rumah sakit,” kata dia.

Tindak lanjutnya, timnya akan datang pada tanggal 8-9 April mendatang ke Malaka, melakukan studi lapangan dan berdiskusi dengan pemkab untuk memberikan advice dan pendampingan sehingga 1 Januari 2017, RSPP Betun pengelolaan keuangannya berdasarkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Artinya, uang yang diterima bisa langsung digunakan karena sudah jadi BLUD. Kedua, akan dilakukan pendampingan sehingga Rumah sakit kita dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kelas C pada 1 Januari 2017. Mereka juga akan memberikan nasehat terkait penataan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Malaka terkait pelayanan dasar dan pelayanan prima.

Mereka jelasnya, merespons juga kebijakan pemerintah daerah dimana pada tanggal 1 Mei mendatang rakyat malaka mendapatkan pengobatan yang dibayar pemerintah baik berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan hanya menunjukkan KTP. “Para ahli dari UGM akan membantu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Seting dokumen dengan baik sehingga rakyat bisa mendapat pelayanan dengan baik. Awalnya memang agak sulit, tetapi kita harus bisa memulai sehingga biaya yang seharusnya digunakan berobat bisa digunakan rakyat untuk kebutuhan lain,” bilangnya.

Disebutkan, 182 ribu penduduk Malaka dengan fasilitas kesehatan 17 Puskesmas sangat memungkinkan kita melakukan rencana itu.
“Memang sudah ada jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS, tetapi tidak dinikmati semua rakyat. Pemerintah akan menanggung rakyat yang belum dapat BPJS,” tukasnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top