HUKUM & KRIMINAL

Diduga Fiktif, Dana Bantuan Parpol di TTS Harus Diaudit

SoE, Kilastimor.com-Dana pembinaan Partai Politik (Parpol) yang diberikan pemerintah untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD TTS berdasarkan peroleh suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 lalu, mendapat sorotan publik. Pasalnya, sejauh ini penggunaan dana pembinaan Parpol, diduga tidak jelas penggunaanya, bahkan sebagian Parpol masih menyimpan dana di rekening Parpol.

Aktivis TTS, Miel Teftae (Kiri) dan Juptan Banunaek (Kanan)

Aktivis TTS, Miel Teftae (Kiri) dan Juptan Banunaek (Kanan)

Salah satu tokoh muda TTS, Juptan Banunaek kepada media ini meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh Partai Politik penerima dana pembinaan Parpol di TTS. Menurut dia, penggunaan dana Parpol diduga tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.
“Saya minta lembaga berwenang untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh Partai Politik penerima dana pembinaan Parpol yang ada di TTS. Karena sejauh ini yang saya lihat penggunaan dana pembinaan Parpol diduga tidak jelas,” kata Juptan Banunaek.

Dia menambahkan, jika tujuan pemberian dana tersebut untuk pembinaan Parpol, maka sudah seharusnya setiap Parpol wajib melakukan pembinaan terhadap kader partainya dengan berbagai kegiatan serta kepedulian partai terhadap masyarakat.
“Yang terjadi banyak Partai Politik di TTS tidak ada kegiatan nyata baik di tingkat Partai maupun kegiatan bakti sosial untuk kepentingan masyarakat banyak,” jelas Banunaek.

Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yg bersumber dari APBD, wajib diaudit oleh lembaga yg berwenang. Regulasi bantuan keuangan parpol diatur dlm PP No. 83 Tahun 2012. Sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2013, dana tersebut digunakan utk membiayai kegiatan2 partai yg terdiri dari kegiatan pendidikan politik (60%) dan operasional sekretariat partai politik (40%).

Baca Juga :   Nai Ulu Minta Semua Lapisan Masyarakat Mendukung Penjabat Bupati Malaka yang Baru

Sementara itu, Miel Teftae yang dihubungi via telepon Jumat (29/4/2016) selularnya mengatakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan dana pembinaan Porpol, sangat perlu untuk dilakukan audit investigatif karena audit yang dilakukan selama ini hanya audit reguler sehingga banyak pimpinan parpol yang bertepuk tangan.
“Banyak parpol yang tidak pernah melalukan kegiatan, tapi rajin dan setia menyampaikan memasukan LPJ setiap tahun,” jelas Miel.

Direktur LMS Today ini menguraikan, pemanfaatan dana Parpol tersebut untuk membiayai kegiatan pendidikan politik sebesar 60% seperti seminar, lokakarya, workshop, dialog interakif dan sarasehan. Sedangkan 40% digunakan untuk operasional sekretariat yang dibatasi hanya untuk administrasi umum, langganan daya dan jasa kantor, perjalanan dinas pengurus, rapat2 pengurus dan pemeliharaan data dan arsip kantor.
“Pertanyaannya, Partai Politik manakah yang mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut? Dan juga jika ada Parpol yang menggunakan dana tersebut untuk menyewa kantor sekretariat apalagi membiayai Musyawarah Cabang, biaya Kampanye apalagi membangun gedung kantor sekretariat, maka itu masuk kategori penyalahgunaan,” jelas Miel.

Beberapa indikasi yang rentan penyimpangan dan penyalagunaan dana bantuan keuangan parpol tambahn Miel Teftae adalah, dana mengendap di rekening parpol, dana digunakan sendiri oleh ketua partai, dana dibagi- bagikan kepada pengurus partai, dana diduga digunakan untuk kegiatan lain diluar ketentuan Permendagri 26/2013.

“Saya sangat setuju kalau dilakukan audit investigatif bila perlu audit forensik terhadap bukti-bukti pengeluaran yang tercantum dalam dokumen LPJ Parpol, karena diduga kuat banyak parpol yg menyampaikan nota fiktif dalam laporan pertanggungjawaban keuangan,” tandas Miel. (pap)

Baca Juga :   NSS Gratiskan Empat Kali Angsuran Pembelian Vario 125
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top