RAGAM

DPRD Dukung Tiga Kebijakan Pemkab Malaka

BETUN, Kilastimor.com-DPRD Kabupaten Malaka mendukung tiga kebijakan yang ditempuh pemkab Malaka yakni pengobatan gratis pada warga, pemberlakuan lima hari kerja dan pembebasan biaya raskin. Pemberlakuan pengobatan gratis dan lima hari kerja akan dilaksanakan pada 1 Mei nanti. Sementara itu pembebasan biaya raskin akan diberlakukan dalam tahun 2016 ini. Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan usai melakukan pertemuan konsultasi dengan DPRD Malaka di Betun, Selasa (19/4).

Pemkab dan DPRD Malaka ketika melakukan rapat konsultasi Rabu kemarin.

Pemkab dan DPRD Malaka ketika melakukan rapat konsultasi Rabu kemarin.

“Tadi Pemerintah sudah memaparkan ketiga rencana diatas kepada DPRD dan mendapatkan respon yang cukup positif. Kita akan berlakukan mulai 1 Mei mendatang. Pelayanan pengobatan gratis itu dilakukan kepada warga yang tidak memiliki BPJS dan berlaku 1 Mei dengan hanya menunjukkan KTP Malaka,” sebutnya .

Pemerintah tambahnya, hanya melayani masyarakat yang memiliki KTP Malaka, dan tidak akan menerima surat keterangan Kepala desa atau dari pihak manapun. Kebijakan ini diambil supaya masyarakat termotivasi mengurus KTP Malaka. “

Terhitung 1 Mei juga, pemerintah akan memberlakukan lima hari kerja bagi PNS di lingkup pemkab Malaka minus PNS Kesehatan dan Guru. Sesuai agenda PNS mulai masuk kantor jam 7.30 Wita dan keluar kantor pukul 16.00 WITA. Kita memiliki pertimbangan kemanusiaan karena kebanyakan PNS kita masih tinggal di Atambua, sehingga masih ada waktu mengikuti kegiatan sosial lainnya dan mengurusi keluarga. Selain itu juga pada hari sabtu lembaga perbankan dan kantor pemerintahan di provinsi dan pusat libur, sehingga sangat tidak efektif untuk melakukan pekerjaan pada hari sabtu.

Baca Juga :   Banyak ASN Belu Jarang Masuk Kantor. Ose Luan: Ini Masalah Serius

Khususnya raskin, urainya, dalam tahun 2016 masyarakat tidak perlu bayar raskin karena akan ditanggung pemerintah. Beras itu kita tebus per kilo Rp 1.600. Dan sesuai perhitungan kita akan menyiapkan dana Rp 4,5 miliar untuk kepentingan pembayaran raskin oleh pemerintah. Bagi desa yang belum mengambil raskin dalam tahun ini maka bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengurus beras yang dibayar pemerintah,” tandasnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top