HUKUM & KRIMINAL

Eldat Nenabu: DPRD TTS Setujui Dana Rp 57,5 Juta Bukan Rp 250 Juta untuk Pelantikan Bupati/Wabup

SOE, Kilastimor.com-Mantan Ketua Badan Anggaran DPRD TTS, Eldat Nenabu pada Selasa (19/4) memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan korupsi dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS 2014 silam.
Eldat yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPRD TTS sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) hadir dikantor Kejaksaan sekitar pukul 12.00 wita dan langsung menuju ruang Kejari SoE. Eldat diperiksa langsung oleh Kejari SoE, Oscar Douglas Riwu,SH diruang kerja Kejari Oscar.

Eldat Nenabu saat akan diperiksa di Kejari Soe.

Eldat Nenabu saat akan diperiksa di Kejari Soe.

Usai memberikan keterangan sekitar pukul 16.00 wita kepada wartawan Eldat mengaku ada sekitar belasan pertanyaan yang diajukan kepada dirinya sebagai Ketua Banggar. “Iya, sekitar belasan pertanyaan dan saya jawab sesuai dengan yang saya tau dan saya lakukan ketika menjabat sebagai Ketua Banggar,” jelas Eldat.

Beberapa pertanyaan yang sempat diingatnya lanjut Eldat dan sekaligus heran dimana terdapat perbedaan angka uang. Pada RKA dan RAPBD telah dibahas dana sebesar Rp 57,5 juta untuk membiayai dana pelantikan termasuk konsumsi. Tapi ketika pulang dari asistensi di Biro Keuangan Provinsi NTT angka Rp 57,5 juta hilang, dan naik menjadi Rp 250 juta dalam DPA dan APBD dan pada pengesahan APBD.

“Saya heran, pembahasan ditingkat komisi bersama mitra dan kemudian dimasukan dalam RAPBD dana yang dibahas sampai pada tingkat Banggar adalah Rp 57,5 juta, tapi setelah pulang evaluasi dan asistensi di Biro keuangan Provinsi NTT, angkanya berubah naik menjadi Rp 250 juta,” ungkap Eldat.

Baca Juga :   AKBP Michael: Kita Siap Bekerjasama dengan Pemkab Belu dan Malaka dalam Menjaga Kamtibmas

Semua data dan dokumen terkait dengan rapat komisi,laporan komisi, daftar hadir dan nota keuangan sudah sangat jelas membahas angka Rp 57,5 juta untuk anggaran pelantikan.

“Saya sudah serahkan semua daftar hadir, nota keuangan, laporan komisi dan hasil rapat komisi sudah sangat jelas Rp 57,5 juta dan data dokumen semua sudah ada di penyidik,” jelas Eldat.

Terkait perubahan angka dari Rp 57,5 juta menjadi Rp 250 juta, Eldat menegaskan itu terjadi setelah ada evaluasi dari Biro Keuangan Provinsi NTT karena baik Komisi maupun ditingkat Banggar hanya membahas dana pelantikan sebesar Rp 57,5 juta.

Untuk itu dia, meminta agar penyidik kejaksaan juga meminta keterangan dari Biro Keuangan Provinsi NTT untuk memastikan apakah perubahan angka Rp 57,5 juta menjadi Rp 250 juta terjadi pada tahap mana. Mungkin juga adanya catatan dari Biro Keuangan sehingga terjadinya perubahan angka tersebut.

Selain pertanyaan seputar dana Pelantikan, Eldat mengaku dirinya juga ditanya soal belanja makan minum yang dikelola oleh Bagian Umum Setda Kabupaten TTS. Hal yang ditanyakan oleh penyidik adalah dana makan minum juga bisa dipakai sebagai uang duka pegawai yang meninggal atau keluarga pegawai dan juga untuk pemberian cendramata. Dengan tegas Eldat mengatakan bahwa untuk dana makan minum tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain semisalnya pemberian candramata dan uang duka, sebab sudah diposkan masing-masing.

Baca Juga :   Timor Leste Resmi Berlakukan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Indonesia

Pihak Kejakasaan sendiri sudah mengagendakan untuk memeriksa TAPD dan juga Biro Keuangan Provinsi NTT. Dan setelah itu akan dilakukan gelas perkara untuk menentukan siapakah tersangka dalam kasus tersebut. (pap)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top