RAGAM

Fraksi Golkar Pertanyakan LKPJ Pemkot Tahun Anggaran 2015

KUPANG, Kilastimor.com-Fraksi Golongan Karya (Golkar) mempertanyakan LKPJ Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tahun 2015. Pasalnya, masih ada beberapa kegiatan belanja yang belum capai 100 persen.
Hal ini terunagkap melalui pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Kupang terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kupang tahun 2015, yang dibacakan oleh Sekertaris Fraski Golkar, Jemari Yoseph Dogon dalam sidang I DPRD Kota Kupang, Selasa (5/4).

Tampak DPRD Kota Kupang mengikuti sidang 2.

Tampak DPRD Kota Kupang mengikuti sidang 2.

Dogon mengatakan terkait dengan realisasi secara prosentase pada beberapa kegiatan belanja masih ada yang tidak mencapai 100 persen,dan bahkan dibawah dari 50 persen.Untuk itu Fraski Golkar perlu meminta penjelasan dari pemerintah khusus soal beberapa kegiatan belanja masih ada yang tidak mencapai 100 persen.

“Dalam nota pegantar LKPJ Wali Kota Kupang,masih ada beberapa beberapa kegiatan belanja masih ada yang tidak mencapai 100 persen, sehingga kami dari Fraksi Golkar dalam pemandangan umum mempertanyakan hal tersebut,dengan meminta penjelasan dari pemerintah,” kata Dogon.

Menurut Dogon, dengan tidak terserapnya anggaran tersebut dengan baik tersebut, dikarenakan sumber daya manusia yang tidak kompeten atau sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Karena hal ini bisa memberikan pengaruh besara terhadap hasil pemeriksaan dari BPK kepada Pemerintah Kota Kupang.

“Menurut kami dari Fraksi Golkar dengan masih ada kegiatan yang belum teralisasi hingga 100 persen, akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan serta opini yang akan diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Kota Kupang nantinya,” katanya.

Sementara untuk berkaitan dengan Silpa tahun 2015 sebesar Rp 149, 779 miliar tambahnya, Fraksi Golkar berpendapat bahwa dengan jumlah Silpa tersebut menunjukkan bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang maksimal atau kinerja aparatur birokarsi kurang maksimal sehingga antara target pendapatan dan belanja tidak seimbang.

“Dengan jumlah Silpa sebesar ini,kami dari Fraksi Golkar menilai sudah sangat merugikan pemerintah ,dan bahkan sangat merugikan masyarakat Kota Kupang. Untuk itu Fraksi Golkar mengaharapkan kepada pemerintah agar ke depan harus berupaya untuk mengatur jumlah Silpa tahaun berjalan pada posisi ideal dengan melakukan efisiensi anggaran kegiatan,” pintanya.

Dogon menambahkan, Apabila Silpa tersebut terjadi hanya karena akaibat perubahan kebijakan pendapatan setelah APBD ditetapkan,maka tentunya hal itu menunjukkan ketidaktepatan dalam perencanaan program kegiatan. (lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top