NASIONAL

Kelembagaan, Peran dan Fungsi DPD RI Patut Diperkuat

JAKARTA, Kilastimor.com-Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, beberapa waktu terakhir digoyang keberadaannya, karena dianggap belum memberikan kontribusi dalam berbagai hal bagi pembangunan Indonesia, termasuk perannya yang belum optimal, karena kewenangannya yang sangat terbatas. Walau demikian begitu banyak pula yang mendukung lembaga tersebut, untuk diperkuat dan dipertahankan. Salah satunya datang dari anggota DPD/MPR RI, Abraham Paul Liyanto.

Anggota MPR RI, Abraham Paul Liyanto sedang memberikan paparnya dalam RDP di Atambua.

Anggota MPR RI, Abraham Paul Liyanto sedang memberikan paparnya dalam RDP di Atambua.

Abraham Paul Liyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) MPR RI, 26 Februari 2016 lalu, di Atambua, Belu, NTT, bersama para guru, tokoh masyarakat dan ormas mengatakan, DPD memiliki peran strategis sebagai salah satu lembaga negara. Sebab DPD RI mewakili daerah dan saat ini, begitu getol memperjuangkan masing-masing wilayah, termasuk NTT oleh para senator.

Keberadaan DPD RI dari waktu ke waktu terus mendapat pengakuan masyarakat, dan secara lembaga terus diperkuat. Karena itu, kedepan pihaknya sebagai anggota DPD RI yang juga MPR RI akan berusaha menambah kewenangan DPD RI.
Dia mengaku peran DPD RI saat ini sangatlah kecil, dimana tidak banyak terlibat dalam pembuatan Undang-Undang, maupun pembahasan anggaran. Ini menjadi perhatian MPR RI, agar diperkuat lembaga tersebut baik peran maupun kewenangan. Saat ini, DPD RI baru turut serta membahas RUU Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), sedangkan pembahasan anggaran belum.

Baca Juga :   Puskesmas Betun akan Dibangun Berstandar Nasional

Walau demikian, DPD yang memiliki kemitraan dengan pemerintah, terus mendorong agar pembangunan daerah terus digenjot, termasuk NTT, sebagai dapil dirinya. “Setiap RDP maupun hearing dengan menteri, kita selalu omong kepentingan masyarakat NTT, agar dibangun dalam berbagai aspek,” paparnya.

Sebagai anggota MPR RI jelasnya, pihaknya akan berupaya mendorong peran dan fungsi DPD RI, agar memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran untuk masing-masing daerah, sehingga aspirasi dari masyarakat bisa tersalurkan. “Intinya peran DPD harus diperkuat, bukan dipangkas,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengemukakan, pendiri bangsa, anggota MPR RI maupun masyarakat Indonesia, termasuk Belu telah bersepakat bahwa Pansila merupakan ideologi bangsa. Hal ini harus dipegang teguh, dan tidak bisa digoyahkan oleh ideologi manapun.
Paul Liyanto sapaan akrabnya juga mengemukakan, pihaknya ingin memperkuat sistem pemerintahan presdidensil, sebab dengan begitu, pemerintah memiliki kewenangan penuh, tanpa harus tergantung dengan lembaga politik manapun. Dengan begitu, pemerintah bisa dengan cepat membangun bangsa. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top