RAGAM

Mendikbud: Terima Kasih Pak Jefri, Karena Sudah Bantu PIP di Kota Kupang

JAKARTA, Kilastimor.com-Perjuangan Jefri Riwu Kore memperjuangkan upaya peningkatan pendidikan di NTT, tidak pernah ada habisnya. Karena kegigihan itu, anggota Komisi X, DPR RI itu, mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Anies Baswedan. Apreasiasi Anies Baswedan itu dikarenakan anggota F-FD, DPR RI, Jefri Riwu Kore, telah berjasa turut serta mendukung optimalisasi penyerapan dana bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Kupang.

Jefri Riwu Kore pose bersama Mendikbud.

Jefri Riwu Kore pose bersama Mendikbud.

“Terima kasih pak Jefri atas bantuannya dalam mendukung dan membantu agar anak-anak usia sekolah di Kota Kupang mendapatkan anggaran Program Indonesia Pintar. Kemdikbud sangat berterima kasih kepada Pak Jefri yang telah memaksimalkan tugas pemangku kepentingan, untuk mengusulkan dan memberitahukan kepada mereka,” ujar Anis Baswedan saat dilakukan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemdikbud RI di Aula Nusantara I, Senin, (11/4).

Menurut Anis, Jefri menjadi salah satu pihak pemangku kepentingan yang serius membantu anak usia sekolah untuk mendapatkan dana PIP yang bersumber dari APBN, dan ini sesuai juknis yang telah ada dan dipayungi Permendikbud RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang PIP.

Terkait dengan adanya laporan dari beberapa daerah yang menolak partisipasi pemangku kepentingan seperti Anggota DPR RI, Anis mengklarifikasi bahwa data usulan Anggota DPR RI tidak perlu melalui Kepsek. “Tidak perlu dipermasalahkan dari mana asalnya, yang penting anak usia sekolah itu sesuai dengan prioritasnya,” ujar mantan Rektor Paramadina Jakarta ini.

Baca Juga :   Tuan Rumah Perse Ende dan PSKK Kota Kupang ke Semifinal ETMC 2017

Elviana kolega Jefri di Komisi X pun menambahkan bahwa banyak kepala daerah yang menolak usulan dan perjuangan pemangku kepentingan, karena merasa takut kalah karena tidak mampu berjuang untuk warganya. Akibatnya warga yang memiliki anak-anak usia sekolah menjadi korban.

Mendikbud mengakui jika dibeberapa daerah masih terjadi politisasi PIP kepala daerah yang mengintervensi secara politik untuk menolak usulan DPR RI. “Banyak kepala daerah menggunakan kewenangan demosi, promosi, mutasi, dan rotasi untuk mempolitisir secara politik, agar anak-anak yang telah mendapatkan prioritas anggaran tidak dicairkan dana PIP-nya. Ini sangat meresahkan dan yang korbannya adalah guru-guru juga. Jika tidak mengikuti arahan kepala daerah, maka akan dimutasi atau dirotasi”, ujar Anis.

Mendkbud berjanji secara bertahap untuk melepas pengaruh kepala daerah terhadap dunia pendidikan mulai dari menarik guru-guru di daerah menjadi kewenangan propinsi. Ia juga telah memberi arahan kepada pihak Bank penyalur agar tidak menghambat penyaluran beasiswa. Demikian juga pihaknya telah mengirim surat ke sekolah-sekolah untuk membantu dalam mendukung penyerapan dana PIP, sehingga maksimal. Bahkan pihak Kemdikbud saat ini telah membuka link pengaduan di website kemendikbud.go.id. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top