EKONOMI

Pemerintah Harus Awasi SPBU “Nakal” di Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Malaka harus mengawasi pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena diduga melakukan pungli dengan memungut uang sebesar Rp 10 hingga Rp 20 ribu saat masyarakat melakukan pengisian dengan menggunakan jerigen.
Tidak saja itu, pemerintah dan aparat Kepolisian juga harus waspada, banyak BBM yang diduga kuat dijual secara ilegal ke wilayah perbatasan RI-RDTL. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, DPRD Malaka, Dody Tei Seran kepada wartawan di Betun, Minggu (3/4).

Dody Tei Seran

Dody Tei Seran

“Kita minta kepada pemerintah untuk mengawasi penjualan bensin di SPBU karena disana terjadi pungli. Warga harus membayar Rp 10 hingga Rp 20 ribu per jerigen saat membeli bensin. Itu pungli dan sangat merugikan masyarakat. Kalau ditemukan supaya pemerintah segera memberikan peringatan keras kepada SPBU yang nakal. Kalau toh masih membandel supaya segera dicabut izin SPBU,” tegasnya.

“Ini khan BBM bersubsidi dan dijual untuk membantu masyarakat. Kalau masyarakat dipungli terus kapan bisa majunya? Kita juga meminta kepada aparat kepolisian dan pemerintah untuk melakukan pengawasan karena BBM bersubsidi itu juga dijual ke perbatasan Timor Leste Penjualan BBM bersubsidi ke batas itu bukan hanya merugikan masyarakat Malaka tetapi juga merugikan negara,” tandasnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top