EKONOMI

Sebagai Daerah Perbatasan, Belu Layak jadi Kawasan Ekonomi Khusus

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kabupaten Belu memiliki letak yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Kondisi tersebut bisa menjadikan perbatasan Belu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus kedepannya.
Selain itu, dilihat secara keseluruhan wilayah propinsi NTT memiliki batas dengan negara Australia, jadi Belu juga punya peluang untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan nasional, untuk membantu membangun daerah ini.

Paul Liyanto

Paul Liyanto

Bupati Belu, Willybrodus Lay yang dihubungi usai pelantikan dewan pengurus Kabin Belu, Senin (4/4) malam kemarin menuturkan, akan ada kerjasama segi tiga antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. “Kebetulan kita di daerah batas jadi harus memanfaatkan letak strategis yang ada untuk jadi kawasan segi tiga itu,” ujar dia.

Lanjut Lay, sebentar lagi akan ada peresmian PLBN Mota’ain oleh Presiden. Kita akan undang saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia juga juga tamu negara tetangga untuk hadir.
“Saat itu perhatian dunia akan tertuju di perbatasan, dan itu jadi peluang kita mengambil perhatian. Kita akan buat expo Indonesia-Timor Leste yang akan dibuka Presiden saat pengresmian PLBN Mota’ain,” sebut Lay.

Terkait hal tersebut dengan terbentuknya dewan kepengurusan Kadin Belu yang baru, dia mengharapkan Kadin bisa terlibat dan mengambil bagian dalam Border Expo tersebut.

“Kita di batas dan kita harus memanfaatkan situasi ini. Kalau bisa seluruh kapal barang masuk di pelabuhan Atapupu, setelah itu baru kita kirim ke Kefa dan Timor Leste,” ucap dia.
“Karena itu, pengurus Kadin Belu baru harus benahi diri. Kadin harus ambil perannya demi kesuksesan pengusaha-pengusaha dan siap bersaing diri di Asean,” sambung Lay.

Bersamaan, Ketua Umum Kadin NTT, Abraham Liyanto menjelaskan, kabupaten Belu jadi peluang karena letaknya strategis berbatasan dengan Timor Leste.Ini menjadi peluang kawasan ekonomi khusus karena itu harus meminta bantuan berikan jaminan investasi bagi Belu.

“Minta ke Menteri terkait sehingga semua pedagang yang lakukan transaksi diberikan fasilitas khusus bebas pajak dalam menyalurkan barang baik dari Indonesia ke Timor Leste,” ucap dia.

Untuk mendirikan kawasan ekonomi khusus perlu masukan dari dunia usaha atau pemerintah, setelah itu bersama membentuk dan mengusulkan ke propinsi selanjutnya akan ditetapka jadi kawasan . “Karena itu Bupati dan pengurus Kabin yang baru harus memperjuangngkan sama-sama kebijakan tersebut,” harap Liyanto. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top