HUKUM & KRIMINAL

Sekda TTS Salmun Tabun Diperiksa Jaksa Selama 9 Jam

SOE, Kilastimor.com-Penyidik Kejaksaan Negeri SoE, Senin (11/4) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS, Salmun Tabun selama sembilan jam. Pemeriksaan Sekda TTS itu, dimulai pukul 09.00 dan berakhir sekira pukul 18.00 wita.

Sekda TTS, Salmun Tabun memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS senilai Rp 250 juta dan dana peresmian kantor Bupati dan kantor DPRD Rp 150 juta pada 2014 silam.
Sekda Tabun sendiri, diperiksa Jaksa, Randen A Verdiana di ruangan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejaksaan Negeri SoE.

Tampak Sekda TTS, Salmun Tabun tinggalkan ruang pemeriksaan Kejari Soe.

Tampak Sekda TTS, Salmun Tabun tinggalkan ruang pemeriksaan Kejari Soe.

Kejari SoE Oscar Douglas Riwu kepada wartawan di ruang kerjanya Senin,(11/4/2016) mengatakan Salmun Tabun diperiksa sebagai saksi dalam perannya sebagai Ketua Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS dan juga sebagai Ketua Panitia Peresmian kantor Bupati TTS dan Kantor DPRD TTS yang terjadi pada 2014 lalu.

“Pak Sekda kan sebagai Ketua Panitia baik pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS 2014 lalu, maupun sebagai Ketua Pantia peresmian kantor Bupati TTS dan kantor DPRD TTS,” jelas Oscar.

Lebih lanjut Oscar menguraikan, berdasarkan pengakuan Sekda Salmun Tabun, untuk pertanggungjawaban (SPJ) dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS, Ketua Darmawanita TTS Sonya Tabun-Ully belum menyerahkan ke PA (Pengguna Anggaran) yang sekaligus Ketua Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Namun SPJ tersebut oleh Sonnya Ully sudah menyerahkan ke pihak kejaksaan.

“SPJ penggunaan dana pelantikan kita (kejaksaan) sudah terima dari Ketua Darmawanita yang ketika itu sebagai ketua konsumsi pelantikan, tapi Sekda mengaku belum mendapat SPJ itu,” kata Kejari Oscar.

SPJ yang diperoleh pihak kejaksaan dari Sonya Ully, kata Kejari Oscar hanya pertanggungjawaban penggunaan dana yang dia terima sebesar Rp 150 juta, bukan Rp 250 juta seperti yang tertera dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang dia tandatangani.

Pihak Kejaksaan masih mencari tahu keberadaan dana sisa Rp 100 juta tersebut. “Untuk dana 100 juta tentunya kita telusuri apakah masih ada dibagian umum atau dimana,” ungkap Kejari SoE itu.

Kejanggalan yang kedua menurut Oscar adalah dana sebesar Rp 250 juta berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mewajiban untuk ditenderkan kepihak ketiga. Tapi yang terjadi, PA (Pengguna Anggaran) Salmun Tabun hanya menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada pihak ketiga yakni Ketua Darmawanita Kabupaten TTS, Sonnya Ully-Tabun yang tak lain adalah istrinya sendiri.

“Dasarnya apa sampai ada SPK itu, berdasarkan Perpres kan harus ditenderkan karena dananya Rp 250 juta. Disitulah kita akan perdalam lagi,” jelas Oscar.
Oscar menambahkan berdasarkan keputusan Komisi I DPRD TTS, hanya menyetujui besaran dana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp 57,5 juta. Namun dalam RKA Bagian Umum Setda TTS naik menjadi Rp 115 juta dan berubah lagi di SPK menjadi Rp 250 juta.

Sementara untuk pertanggungjawaban penggunaan dana peresmian kantor Bupati dan dan kantor DPRD lanjut Oscar, pihaknya sudah menemukan kejanggalan dimana dana peresmian yang berjumlah Rp 150 juta dan sudah dicairkan pada 24 Desember 2014. Dana tersebut sudah dicairkan mendahului diterbitnya SK Panitia peresmian yang diketuai oleh Sekda TTS, Salmun Tabun.
“Untuk dana peresmian kantor Bupati dan kantor DPRD TTS, dananya Rp 150 juta dan SJP-nya tidak ada masalah,” jelas Oscar.

Beberapa saksi yang masih dibutuhkan keterangannya yakni Tim TAPD dan juga Ketua Badan Anggaran DPRD TTS. Dan setelah itu baru dilakukan gelar kasus tersebut. (pap)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top