POLITIK

Sepakat, Pemkot dan KPU Kota Kupang Teken MoU NPHD. Tahapan Pilkada Kota Segera Bergulir

KUPANG, Kilastimor-KPU dan Pemerintah Kota Kupang akhirnya menemukan kata sepakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang resmi menandatangani Momerendum of Understanding (MoU) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka pemilihan umum Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang 15 Februari 2017 mendatang.
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Wali Kota Kupang, Jonas Salean dan Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggo di ruang Garuda, Balai, Jumat (1/4).

Pemkot dan KPU Kota Kupang lakukan pertemuan.

Pemkot dan KPU Kota Kupang lakukan pertemuan.

Juru Bicara KPU Kota Kupang, Lodowyk Fredik kepada wartawan mengatakan, sebelum menandatangani NPHD bersama Pemkot, KPU Provinsi NTT sudah meminta klarifikasi KPU Kota Kupang. “Kita ke KPU Provinsi NTT dan sudah sampaikan klarifikasi langsung, juga secara tertulis,” kata Lodowyk.

Selanjutnya, diadakanlah pertemuan bersama Pemkot di Balai Kota. Pada kesempatan itu, Wali Kota Jonas Salean langsung meminta untuk menandatangani NPHD. “Karena Pemkot sudah menyiapkan naskahnya, sehingga kami dari KPU langsung tandatangan,” katanya.

Lodowyk menjelaskan, sebelumnya, masing-masing pihak memberikan penjelasan sehingga ada pemahaman, baik dari KPU Kota Kupang maupun Pemkot. Pada kesempatan itu, hadir Ketua KPU Provinsi NTT, Maryanti Luturmas-Adoe. “Karena sudah ada pemahaman bersama, maka kita langsung tandatangan,” katanya.

Menurut dia, setelah penandatanganan NPHD, maka selanjutnya tim keuangan KPU Kota Kupang akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan registrasi di Kementerian Keuangan. Sebab, sesuai aturan, dana hibah pilkada harus diregistrasi dalam DIPA APBN.

Sebelumnya, kata Lodowyk, Kementerian Dalam Negeri sudah mengundang semua KPU penyelenggara pilkada 2017 untuk rapat di Kemendagri pada 5 April nanti. Dan, KPU Kota Kupang berharap penandatanganan NPHD dilakukan sebelum 5 April.
“Kita bersyukur tadi (kemarin, red) sudah tandatangan, sehingga ketika kami ke Kemendagri sudah tidak ada masalah lagi,” kata Lodowyk.

Setelah persoalan NPHD beres, KPU tinggal menunggu tahapan pilkada resmi dari KPU pusat. Saat ini berdasarkan rancangan jadwal pilkada yang dibuat KPU, pembentukan panitia add hock tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan 1 Mei 2016. “Tapi ini baru rancangan. Kita tunggu jadwal resmi dari pusat,” ujarnya.(lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top