NASIONAL

Wacana GBHN Merupakan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

JAKARTA, Kilastimor.com-Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hilang setelah masa reformasi 1998 silam. Namun kini GBHN mulai dibicarakan kembali. GBHN tertera aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita –cita negara Indonesia. GBHN ini adalah visi misi tertinggi kedua setelah UUD 1945 dalam jalannya pembangunan nasional.

Anggota MPR RI, Abraham Paul Liyanto sedang memaparkan materinya dihadapan pemerintah dan masyarakat Malaka.

Anggota MPR RI, Abraham Paul Liyanto sedang memaparkan materinya dihadapan pemerintah dan masyarakat Malaka.

Visi itu dijabarkan dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk Rpelita sebagai landasan pembangunan nasional. Proses pembangunan dibantu oleh para menteri yang telah ditunjuk Presiden. penjalanan pembangunan itulah yang dipertanggung jawabkan oleh presiden kepada MPR.
Hal ini dikatakan Anggota MPR RI, Abraham Paul Liyanto, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Malaka, di Betun, 20 April 2016 lalu.

Dikatakan, GBHN dibuat oleh MPR melalui ketetapan atau keputusan MPR, untuk jangka waktu 5 tahun. GBHN mengakomodir kebutuhan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena, masyarakatlah yang menikmati hasil dari pembangunan nasional itu.
Maka, setiap daerah di Indonesia harus mengikuti pembangunan dan peraturan yang berasal dari pemerintah pusat, agar perencanaan pembangunan itu berjalan merata setiap daerah.

Tapi kelemahan dari GBHN ini adalah mematikan inovasi masyarakat daerah untuk membangun daerahnya.
Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Selain itu juga, GBHN dihapus karena adanya amandemen Undang –undang yang menghasilkan penguatan daerah otonom berdasarkan UU hasil amandemen yaitu (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004).

Sebagai gantinya, UU No. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).

Baca Juga :   Danramil: Pelayanan SIM Keliling Sangat Membantu Warga Malaka

Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP.

Sesungguhnya GBHN dan RPJP ini paparnya, sama fungsinya yaitu sebagai patokan arah pembangunan Indonesia baik pusat dan daerah. RPJP ini dibuat turunannya per lima tahun dengan sebutan RPJM atau rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Lima tahun diambil dari masa kerja seorang Presiden RI. Demikian juga dengan daerah yang harus membuat RPJP dan RPJM masing-masing mengaju kepada RPJPN.
Terkesan semua tertata dengan baik dan benar dan hanya tinggal dijalankan saja.
Sejak 2005, negara ini sudah punya RPJPN 2005-2025.

Isinya antara lain memuat Visi, Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Juga ada sederet Misinya antara lain, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, memujudkan masyarakat yang demokrastis dan berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.
Sehingga, pembangunan nasional direncanakan oleh presiden dan berdasarkan UU dan peraturan presiden dan bukan oleh MPR.

Ada empat sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu : perencanan di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Namun, keempat lapis perencanaan ini tidak saling bersinggungan karena adanya benturan logika proses pemerintahan.

Atas nama nasional, pemerintah pusat ingin rencananya dijadikan acuan pemerintah daerah, sebaliknya pemerintah daerah atas nama apirasi rakyat merasa mendapat izin menutup mata terhadap agenda nasional. karena benturan itulah pembangunan saat ini terasa kurang memuaskan.

Sementara salah satu perubahan sistem politik Indonesia yang berlangung sejak reformasi adalah perubahan sistim kelembagaan Negara dari sistim MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berwenang menentukan arah pembangunan bangsa melalui GBHN menjadi MPR, sebagai lembaga tinggi negara, sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Baca Juga :   Perlu Politicall Will dalam Memberantas Judi di Malaka

MPR sebagai lembaga permusyawaratan, tempat bertemu dua lembaga legislatif DPR RI dan DPD RI, memiliki dua wewenang. Pertama, wewenang terhadap UUD (mengubah dan menetapkan UUD). Kedua wewenang terhadap Presiden (melantik dan memberhentikan Presiden).

Selain itu, wewenang MPR untuk menentukan arah pembangunan nasional dihapus. Tujuan dari perubahan sistem ini adalah untuk membangun demokrasi kelembagaan agar tidak ada hirarchi kelembagaan.

Dalam perjalanan, paparnya, berbagai pihak mulai berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan untuk kepala negara (Presiden) dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden tidak perlu membuat program baru, karena tugas presiden hanya melaksanakan GBHN yang telah disusun.

Berbagai pihak banyak yang menyesalkan penghapusan tugas MPR dalam menentukan GBHN, karena tanpa GBHN pembangunan Indonesia sulit diharapkan dapat berkesinambungan dan Indonesia tidak akan mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan.
GBHN sebagai aset bangsa kembali diperhitungkan dalam perannya sebagai pagar kehidupan bangsa.

Hilangnya pagar kehidupan telah membuat bangsa ini dengan mudah dijamah tangan-tangan asing, dimana visi pembangunan cenderung hanyut dalam hiruk pikuk kepentingan asing sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan. Maka itu, berbagai pihak meminta roh dan jatidiri pembangunan bangsa tetap berpijak pada aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang dituangkan dalam GBHN.

Memang kalau disimak lebih mendalam, dalam sistim GBHN di era Orde Baru, tripolarisasi ekonomi (BUMN, Koperasi dan Swasta) tidak tegak sama-sama kukuh, sehingga terjadi kepincangan sosial dalam berbagai aspeknya. Padahal tujuan pembangunan nasional dirumuskan dalam Trilogi Pembangunan: Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas.

Kebijakan yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi juga diselewengkan dengan memberikan fasilitas, proteksi dan subsidi ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu, sehingga keadilan sosial yang diamanatkan UUD 45 tidak pernah terwujud. Tumbuh konglomerat swasta yang berbau kekuasaan yang menindas pelaku-pelaku ekonomi lemah.

Baca Juga :   Pemerintah Siap Alokasikan Anggaran Untuk Bimtek Perangkat Daerah

Kondisi ini bagaikan dua sisi mata pedang, jika dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi hal yang positif, tetapi jika tidak dapat dikelola dengan baik maka akan muncul “malapetaka”.
Orde Baru dengan sistem GBHN tidak sepi dari berbagai “malapetaka”, sehingga harus diakhiri dengan Reformasi yang mengambil korban.

Wacana penerapan kembali GBHN pasca reformasi menuai polemik.
Mengemuka pro dan kontra. Banyak hal yang harus dikaji, baik secara yuridis, sosiologis dan metodologis. Harus pula diperhitungkan adanya perubahan paradigma berpikir yang ikut merubah arena, wajah dan struktur politik.

Dalam era Reformasi, demokrasi mulai terkondisi diberbagai lini kehidupan,sekalipun demokrasi yang dilahirkan di Indonesia abortus sehingga menjadi industri politik.

Semua identitas yang muncul dan berkembang didalam masyarakat mendapat ruang. Semua kelompok dari berbagai kalangan mendapat tempat untuk menyalurkan aspirasi dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Tidak ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, hak untuk berperan serta dalam pemerintahan atau kegiatan politik terbuka selebar-lebarnya bagi semua kelompok yang ada.

Politik adalah medan wacana dan GBHN bisa menjadi pertempuran wacana, mempertontonkan perebutan dan konflik kepentingan dari para penguasa di negeri ini. Indonesia dengan kondisinya yang sangat multikultural (etnis, bahasa, agama, budaya) yang berbeda-beda, sehingga berpotensi rentan terhadap perpecahan. Yang menguntungkan dan menyelamatkan republik ini adalah adanya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai perekat.

Penerapan kembali sistem GBHN memang sudah menjadi aspirasi, tapi perlu kajian visibility yang seksama, karena arena, wajah dan struktur politik telah berubah. Sekarang ini perbedaan penafsiran terhadap konsep-konsep negara tidak mudah diatasi, karena paradigma berpikir terarah kepada kebebasan. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top