Dikatakan, Ini bukan mutasi biasa, tetapi karena sesuai rekomendasi dari badan pemeriksa terkait hasil pemeriksaan di Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka. Kalau temuannya seperti itu ditindaklanjuti melalui proses pergantian kepala badan, guna melancarkan kegiatan di SKPD yang bersangkutan. Pemerintah tidak asal copot tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat.
“Pemda Malaka kedepan tetap melakukan pengawasan melekat terkait pengelolaan keuangan di setiap SKPD. Kita Pastikan uang rakyat harus dikelola secara benar sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah tidak akan berkompromi dengan SKPD yang bermasalah apalagi kalau tingkat kesalahan diambang batas kewajaran. Kita bisa melakukan pembinaan secara internal bila kesalahannya ringan dan sedang. Kalau diluar kewajaran dan berat maka kita harus ganti supaya tidak menghambat kinerja SKPD yang bersangkutan,” katanya.
“Sikap itu diambil sebagai salah satu tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jabatan itu kepercayaan sehingga setiap pejabat yang dipercaya perlu melaksanakan tugas sesuai koridor aturan yang berlaku. Pejabat yang dipercaya perlu melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melanggar aturan dan hukum yang berlaku,” tandasnya. (boni)
