RAGAM

Ganti Pimpinan SKPD Berkinerja Buruk. Fraksi: Kalau Tidak DPRD TTS Gunakan Hak Angket

SOE, Kilastimor.com-Memasuki triwulan kedua tahun 2016, penyerapan anggaran dari sejumlah SKPD dilingkup Pemkab TTS belum menunjukan adanya kemajuan yang berarti. Ini terbukti dari 228 paket pekerjaan fisik yang tertera dalam APBD, baru 28 paket pekerjaan yang dilelangkan berdasarkan data yang ada di ULP.

Alex Kase

Alex Kase

Penyerapan anggaran tahun 2016 hanya digunakan untuk pengadaan mobil dinas di beberapa SKPPD dan sebagiannya lagi dimanfaatkan untuk perjalanan dinas. Ini tentu bertolak belakang dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani pejabat eselon 2 pada saat pelantikan beberapa waktu yang lalu.

Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD TTS, Benny Banamtuan, kepada media ini dikantor DPRD Kepala SKPD terlihat hanya memanfaatkan anggaran untuk belanja mobil dinas ketimbang menggunakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
“Kita mau tanya, surat perjanjian kinerja kepala SKPD yang ditandatangani pada saat pelantikan itu benar atau tidak? Karena pada surat perjanjian tersebut setiap SKPD berjanji akan melaksanakan tugas dan kewenangannya demi pelayanan publik. Bukan hanya menggunakan anggaran untuk pembelian mobil dinas. Pekerjaan fisiknya dimana?,” tanya Benny Ketua DPC Partai Demokrat TTS ini.

Jika memang masih sulit dan tidak patut terhadap kesepakatan politik antara ekseuktif dan legislatif lanjut Benny, maka DPRD akan mempertajam kewenangannya termasuk menggulirkan hak angket.
“Kita akan mempertajam kewenangan yang kita miliki jika pemerintah masih sulit dan tidak patuh terhadap kesepakatan politik yang sudah kita bangun,” jelas Benny.

Baca Juga :   PT. Waskita Bersedia Lunasi Hak Ayus Setelah Hitung Ulang Volume Kerja

Benny mempertanyakan alasan Kepala SPKD sangat lambat mengeksekusi program-pprogram yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kenapa banyak SKPD lambat mengeksekusi program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat? Susahnya dimana?,” tanya Benny kesal.

Menurut Benny jika Bupati TTS belum juga melakukan evaluasi dan menggantikan Kepala SKPD yang berkinerja buruk maka wacana penggunaan hak angket yang selama ini dihembuskan oleh beberapa fraksi, sudah pasti didukung oleh Fraksi Demokrat.
“Kalau Bupati belum juga mengevaluasi dan menggantikan kepala SKPD yang berkinerja buruk maka Fraksi demokrat berada didalamnya untuk mendukung wacana penggunaan hak angket bersama fraksi lainnya,” tegas Benny.

Mengenai pengadaan mobil dinas dan keberadaan mobil bekas disetiap SKPD Benny bersama DPRD lainnya membentuk pansus untuk menelusuri keberadaan mobil bekas yang merupakan aset daerah.

Ditempat yang berbeda, Ketua Partai Golkar TTS yang juga salah satu pimpinan DPRD, Alex Kase ketika dimintai komentarnya perihal wacana penggunaan hak angket terkait penyerapan anggaran tahun 2016 dan buruknya kinerja sejumlah SKPD dalam memanfaatkan anggaran yang disediakan, mengatakan akan menyebabkan meningkatnya Silpa. Karena sudah memasuk triwulan kedua penyerapan anggaran masih dibawah standar, sehingga pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari harapan.
“Kinerja yang demikian buruk sudah tentu akan meningkatnya Silpa. Jika bupati belum juga melakukan evaluasi dan menggantikan Kepala SKPD maka sampai dengan habis tahun anggaran, prediksi saya Silpa bisa saja mencapai 300 miliar, kalau kinerja SKPD begini-begini saja,” kata Alex Kase.

Baca Juga :   Terjadi Pendangkalan Bendung Benenain, Bupati Malaka Minta Dikeruk

Mengenai wacana Hak Angket, sebagai ketua Fraksi Golkar TTS Alex mengatakan sah-sah saja jika wacana itu dihembus. Namun penggunaan hak angket harus melalui mekanisme dan aturan yang ada.
“Kalau soal wacana hak angket itu hak dan sah-sah saja, asalkan melalui mekanime dan aturan yang berlaku,” kata Alex.

Sementara Ketua Fraksi Hanura, David Boymau kepada koran ini mengatakan, wacana Hak Angket yang didengungkan belakangan ini, fraksi Hanura belum menanggapi secara serius. Sikap Fraksi Hanura akan ditentukan setelah mendengar alasan pemerintah mengenai rendahnya penyerapan anggaran pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD yang akan dilaksanakan pada Senin 30 Mei 2016 mendatang.
“Kita belum bisa memberikan komentar soal wacana hak angket. Fraksi Hanura masih menunggu hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin tanggal 30 Mei (minggu depan). Dari hasil RDP itu baru kita mengambil sikap, apakah perlu hak angket atau kita gunakan kewenangan yang lain sesuai dengan aturan serta sesuai dengan masalah yang terjadi,”jelas David.

Kalau mengenai penyerapan anggaran dan buruknya kinerja SKPD dan bupati tidak berani untuk menggantikan Keala SKPD, kata David sebagai ketua Fraksi Hanura akan mendukung sepenuhnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jean Neonufa yang ditemui diruang kerjanya. Menurut Jean, Fraksi NasDem akan mengambil sikap mendukung angket atau tidak setelah mendengar hasil Rapat Dengar Pendapat yang akan di gelar pada Senin 30 Mei 2016 mendatang. Apakah rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh buruknya kinerja Kepala SKPD atau ada sebab lain.

Baca Juga :   Kantor Bea dan Cukai Atambua Diresmikan

“Kita akan ambil sikap setelah mendengar hasil laporan pemerintah pada RDP nanti tanggal 30 Mei. Apakah karena buruknya kinerja SKPD atau sebab lain. Saya minta Bupati harus tegas terhadap para SKPD yang berkinarja buruk.

Ketua Fraksi PKB secara tegas meminta kepada Bupati TTS untuk segera menggantikan Kepala SKPD yang berdasarkan hasil evaluasi berkinerja buruk. Hal tersebut lanjut Egy Usfunan perlu dilakukan oleh seorang bupati. Dan jika bupati tidak berani menggantikan Kepala SKPD dan tetap memeliharanya maka ruang terbuka untuk dilakukan hak angket.
“Ini tergantung bupati, jika beliau tegas dan tidak berani menggantik pimpinan SKPD yang kinerjanya buruk maka ruang akan terbuka dilaksanakan hak angket. (pap)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top