SOE, Kilastimor.com-Memasuki triwulan kedua tahun 2016, penyerapan anggaran dari sejumlah SKPD dilingkup Pemkab TTS belum menunjukan adanya kemajuan yang berarti. Ini terbukti dari 228 paket pekerjaan fisik yang tertera dalam APBD, baru 28 paket pekerjaan yang dilelangkan berdasarkan data yang ada di ULP.
Alex Kase
Penyerapan anggaran tahun 2016 hanya digunakan untuk pengadaan mobil dinas di beberapa SKPPD dan sebagiannya lagi dimanfaatkan untuk perjalanan dinas. Ini tentu bertolak belakang dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani pejabat eselon 2 pada saat pelantikan beberapa waktu yang lalu.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD TTS, Benny Banamtuan, kepada media ini dikantor DPRD Kepala SKPD terlihat hanya memanfaatkan anggaran untuk belanja mobil dinas ketimbang menggunakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
“Kita mau tanya, surat perjanjian kinerja kepala SKPD yang ditandatangani pada saat pelantikan itu benar atau tidak? Karena pada surat perjanjian tersebut setiap SKPD berjanji akan melaksanakan tugas dan kewenangannya demi pelayanan publik. Bukan hanya menggunakan anggaran untuk pembelian mobil dinas. Pekerjaan fisiknya dimana?,” tanya Benny Ketua DPC Partai Demokrat TTS ini.
Jika memang masih sulit dan tidak patut terhadap kesepakatan politik antara ekseuktif dan legislatif lanjut Benny, maka DPRD akan mempertajam kewenangannya termasuk menggulirkan hak angket.
“Kita akan mempertajam kewenangan yang kita miliki jika pemerintah masih sulit dan tidak patuh terhadap kesepakatan politik yang sudah kita bangun,” jelas Benny.
Benny mempertanyakan alasan Kepala SPKD sangat lambat mengeksekusi program-pprogram yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kenapa banyak SKPD lambat mengeksekusi program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat? Susahnya dimana?,” tanya Benny kesal.
Menurut Benny jika Bupati TTS belum juga melakukan evaluasi dan menggantikan Kepala SKPD yang berkinerja buruk maka wacana penggunaan hak angket yang selama ini dihembuskan oleh beberapa fraksi, sudah pasti didukung oleh Fraksi Demokrat.
“Kalau Bupati belum juga mengevaluasi dan menggantikan kepala SKPD yang berkinerja buruk maka Fraksi demokrat berada didalamnya untuk mendukung wacana penggunaan hak angket bersama fraksi lainnya,” tegas Benny.
