RAGAM

Pemkab Jangan Salahkan Pemerintah Desa Terkait Realisasi Dana Desa di Kabupaten Kupang

OELAMASI, Kilastimor.com-Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Kupang, mengaku Kecewa dengan sikap Pemkab Kupang, yang terkesan memaksa pemerintah desa untuk secepatnya menyelesaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi dana desa dengan menyusun RPJMDes, RKPDes, APBDes dan RABDes.

Logo Pemkab Kupang

Logo Pemkab Kupang

Sesuai informasi yang dikumpulkan kilastimor.com, beberapa kepala desa yang tak ingin namanya dipublikasi, mengaku kecewa, karena sikap pemerintah tersebut. Dimana, Pemkab Kupang akan mengumpulkan semua kepala desa di aula kantor bupati untuk menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut.

Mereka mengaku, harusnya dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes dan RABDes disusun secara partisipatif. Tetapi Pemkab Kupang melalui BPMPD, memerintahkan desa untuk menyusun semua dokumen tersebut di kantor bupati.

“Ini artinya Pemkab mengarahkan kami untuk tidak tunduk terhadap regulasi yang paling tinggi, yakni UU No. 6 tahun 2014, Peraturan pemerintah dan sejumlah permen yang ada,” aku beberapa kepala desa.

Menurut mereka, hal ini adalah upaya pemkab, lantaran beberapa kepala desa lambat memasukan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu sejumlah desa belum memasukan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015.

Kepada kilastimor.com mereka menjelaskan, keterlambatan ini sebenarnya bukan saja kesalahan desa. Menurut mereka, keterlambatan ini jika ditarik benang merahnya, maka sudah terjadi sejak tahun 2015.
Mereka menjelaskan bahwa, sosialisasi dana desa sudah terlambat, yakni Agustus 2015, kemudian realisasi dana desa tahap pertama, pada bulan Oktober. Hal ini diakibatkan verifikasi dari BPMPD yang sangat rumit bagi desa. Kemudian Realisasi tahap kedua bulan November, dan ketiga akhir Desember.

Baca Juga :   Kadis PPKAD Malaka: 102 Desa Tuntas Cairkan Dana Desa

Hal ini menurut mereka, mengakibatkan penyelesaian pengerjaan perencanaan dan penggunaan dana lambat, sehingga akibatnya, laporan sendiri terlambat.
Sementara itu menurut mereka, dari keterlambatan yang ada, pemkab seolah-olah mencuci tangan, dan kesalahan dilimpahkan kepada pemdes.

Mereka berharap, pemkab mau memperbaiki kesalahan yang ada, dengan duduk bersama, menemukan masalah dan solusi, agar tidak saling mempersalahkan. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top