RAGAM

Perbatasan, Kobalima Timur Harus Jadi Show Window Indonesia

BETUN, Kilastimor.com-Sebagai daerah perbatasan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka harus bisa menjadi beranda depan atau show Window Indonesia bagi Negara Timor Leste. Warga negara lain yang masuk ke Indonesia melalui Malaka, harus bisa melihat Kobalima Timur di kawasan perbatasan negara sebagai cerminnya Indonesia.
Oleh karena itu kawasan perbatasan dan wilayah penyanggah perbatasan seperti Kecamatan Kobalima harus bisa dibangun sebagai kawasan perbatasan negara yang disegani.
Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran saat membuka pencanangan bulan bakti gotong royong di Alas Selatan-Kecamatan Kobalima Timur, Selasa (24/5).

“Kita pilih wilayah Kobalima Timur sebagai pusat pencanangan Bulan Bakti Gotong royong karena wilayah ini adalah kawasan perbatasan negara. Kita minta semua warga untuk membangun di kawasan perbatasan menjadi show Windownya Indonesia. Alas Selatan, Alas Utara, Alas, Kota Biru akan ditata lebih bagus. Kantor urusan bersama di perbatasan negara akan kita gunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat di kawasan perbatasan negara,” sebutnya.

Bupati Malaka ketika akan menanam anakan pohon.

Bupati Malaka ketika akan menanam anakan pohon.

Dikemukakan, kalau infrastruktur, dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun bisa dibangun. Tantangan terberat Malaka kedepan yakni bagaimana membangun dalam kebersamaan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama di kawasan perbatasan. Masyarakat perbatasan harus hidup makmur. Makmur artinya makan dan minum cukup, tempat tinggal yang layak, anak bisa sekolah. Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus mendapatkan dukungan penuh masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Baca Juga :   Pemdes Asumanu Gelar Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat

“Dibidang kesehatan, kita tidak ingin melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan teman-teman di wilayah perbatasan Kabupaten dan propinsi lain. Kita harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal di wilayah sendiri. Kita jangan menyeberang mendapatkan layanan kesehatan di daerah orang. Ini kesalahan yang tidak boleh terulang di Kawasan perbatasan Malaka,” timpalnya.

“Kualitas pelayanan kesehatan di perbatasan harus lebih baik. Kita punya RSPP Betun dan sementara ditata menjadi RS yang berkualitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga perbatasan. Rakyat harus mendapatkan pelayanan terbaik. Kualitas pendidikan juga harus dijaga baik. Caranya menjaga pendidikan yang berkualitas. Guru harus berkualitas, jenis gurunya harus memadai, gurunya harus memiliki kompetensi dan pendistribusian gurunya harus merata di semua sekolah. Lingkungan sekolahnya juga harus dijaga dan dipelihara guna mendukung pendidikan,” ungkap Stef Bria Seran sapaan akrabnya.

Infrastruktur pendidikan tambahnya, harus ditata baik, kamar mandi yang sehat. Khusus untuk guru, hak-hak guru harus diberikan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat untuk orangnya. Tunjangan khusus perbatasan harus ditata sehingga semua guru bisa dapat. Jangan sampai tiap tahun hanya orang yang sama yang dapatkan bantuan itu. Kita bisa mendapatkan SDM yang handal jika hak-hak guru dapat diberikan sesuai peruntukannya. Dinas pendidikan harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat, karena Bupati dan wakil bupati Malaka jadi hambanya rakyat. SKPD di lingkup pemkab Malaka harus bisa menjadi “airahunnya rakyat”

Baca Juga :   SKB Kabupaten Kupang Lepas 50 Peserta Diklat Angkatan I dan II

Masih menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka bertekat meletakkan dasar yang kokoh dan dinamis untuk membangun Malaka kedepan. “Salah satu bukti kecintaan Bupati dan wakil Bupati Malaka kepada rakyatnya yakni sejak tanggal 1 Mei 2016, warga Malaka yang tidak memiliki kartu BPJS maka pemerintah yang menanggung biaya pengobatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan di Malaka. Rakyat hanya menunjukkan KTP Malaka maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan biaya pengobatannya ditanggung pemerintah.

“Selain itu, agar rakyat makmur pemerintah akan melakukan kegiatan dasyat dibidang revolusi pertanian. Tanah yang selama ini tidak digarap rakyat, maka pemerintah akan mengolahnya supaya rakyat menanam dengan harapan dalam waktu dua tiga tahun kedepan rakyat Malaka jangan kekurangan pangan dan tidak lapar,” tutup Master Public Health (MPH) jebolan Boston University, USA itu. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top