RAGAM

PNS Pada Dinas PKPO Malaka Masuk dalam SK Teko

BETUN, Kilastimor.com-Penetapan SK Teko masih menyisahkan sejumlah persoalan, padahal telah dikaji. Hasil kajian sebagaimana tertuang dalam SK Teko, banyak terdapat keanehan dan kejanggalan.
Terkait kodisi itu, Fraksi PKB akan menggelar rapat fraksi guna menyikapi persoalan itu. “Kita lihat banyak keanehan yang terjadi dalam SK Penetapan teko itu,“ ungkap Ketua Fraksi PKB, DPRD Malaka, Hendrikus Fahik, Sabtu (14/5).

Hendrikus Fahik

Hendrikus Fahik

Dalam setiap rapat di DPRD, katanya, pemerintah selalu mengatakan SK belum bisa ditanda tangani Bupati karena masih dilakukan kajian. Anehnya produk yang dikeluarkan ternyata isinya tidak dikaji seperti yang disampaikan pemerintah.
“Kita contohkan, di Dinas PKPO Malaka, orang yang sudah PNS pun masuk dalam SK teko,” terangnya.

Keanehan lain yakni, SK Teko yang ditanda tangani penjabat Bupati Malaka dikeluarkan tanggal 4 Januari. Kita patut pertanyakan pernyataan penjabat di Malaka karena tidak konsisten dengan fakta di lapangan. Pemerintah secara tidak langsung melakukan pembohongan publik dihadapan rakyatnya sendiri,” urainya.

“PKB akan gelar rapat fraksi dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk lakukan RDP. Ini harus dibuka karena SK itu penuh keanehan,” tandasnya. (boni)

Baca Juga :   Punya Nilai Ekonomis, Petani Malaka Diminta Tanam Pisang
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top