EKONOMI

Rakor Pengembangan Kawasan Perbatasan Hasilkan 8 Rekomendasi. Masyarakat Belu Harus Ada Aktivitas Ekonomi di Perbatasan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Rapat Koordinasi pengembangan kawasan kawasan perbatasan Belu, yang digelar Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi NTT bekerjasama dengan BPP Belu menghasilkan delapan rekomendasi.

Rakor itu sendiri berlangsung di Hotel Timor, Kamis (19/05/2016) yang dihadiri seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Belu, Timor Barat, Perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Robertus Handoko sedang menyampaikan materinya dalam rakor pengembangan perbatasan.

Robertus Handoko sedang menyampaikan materinya dalam rakor pengembangan perbatasan.

Adapun delapan rekomendasi itu diantaranya, perlu kebijakan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas pengelolaan potensi unggulan berbasis lokal dan penyediaan sarana perdagangan antar negara, sarana produksi pasca panen komoditas unggulan daerah.

Selain itu, perlunya strategi promosi dan peluang investasi pengembangan komoditas unggulan menjadi produk yang diminati masyarakat manca negara yang memiliki nilai jual yang tinggi. Perlu adanya kerjasama antara daerah di kawasan perbatasan dalam menangkap peluang, serta mendorong Pempus agar memberikan perhatian khusus dan menjadikan kawasan pintu gerbang Mota’ain (Belu), Motamasin (Malaka) dan Wini (TTU) sebagai “Segitiga Emas Pertumbuhan perekonomian kawasan perbatasan Republik Indonesia dan RDTL.

Disamping itu, dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan, Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di kawasan perbatasan baik darat maupun laut.
Perlu adanya upaya pemenuhan ketersediaan sarana prasarana pengairan (embung, saluran, irigasi dan lain-lain) guna meningkatkan produksi dan produktivitas lahan pertanian di kawasan perbatasan. Poin lainnya yakni, perlu pendampingan pada desa-desa sehingga anggaran yang dikucurkan betul-betul sesuai dengan pemanfaatannya.

Baca Juga :   Investasi Garam, Kepala Daerah Diminta Tuntaskan Masalah Lahan

Selanjutnya, perlu pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, serta membangun komitmen dan keberpihakan sekaligus membulatkan tekad, menyamakan persepsi, dan merumuskan kebijakan strategis serta langkah-langkah akselerasi pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan yang ada di Provinsi NTT.

Kepala BPP NTT, Paulus B Manehat dalam arahan saat membuka rakor mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan sangat penting guna peningkatan ekonomi di daerah perbatasan.

“Pembangunan kawasan perbatasan dipusatkan di Belu. Potensi yang ada tidak sekedar kebutuhan hidup tapi dikembangkan sebagai satu nilai yang menjadi ikon Belu,” ujar dia.

Sebagai beranda terdepan NKRI, warga perbatasan Belu harus menjaga jati diri. Tidak sekedar pembangunan infrastruktur di tapal batas, tapi harus ada juga aktifitas ekonomi di perbatasan. “Lakukan perubahan dan harus tumbuh kembangkan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” harap dia.

“Warga perbatasan harus tetap membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan warga Timor Leste, biar beda administrasi negara kita masih bersaudara,” tambah Manehat.

Rakor juga menghadirkan pemateri, Victoria mewakili Dinas Pertanian Provinsi NTT dengan materi optimal lahan pertanian kawasan perbatasan, Robertus Handoko mewakili Binda NTT membawa materi pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan RI-RDTL, Simplisius Dalung, Kabid Ekonomi Bappeda Belu membawa materi rencana pembangunan bidang ekonomi tahun 2017 di kawasan perbatasan dan Vinsensius Moruk, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat BPMB Belu membawa materi perencanaan dan pengganggaran desa dalam rangka mendukung pengembangan potensi unggulan daerah. (yan)

Baca Juga :   AMP2H Tuntut Kajari Atambua Tuntaskan Kasus MBR Belu
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top