RAGAM

RUU Penghapusan Kekerasa Seksual Harus Muat Klausul Ganti Rugi Bagi Korban

KUPANG, Kilastimor.com-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerjasama dengan Rumah Perempuan Kupang (RPK) menggelar seminar penelitian empirik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penghapusan kekerasan seksual.
Seminar yang berlangsung di Hotel On The Rock Kupang, Kamis (12/5) menghadirkan para narasumber dari Komnas Perempuan yakni, Herwati Darsono, anggota DPRD Provinsi NTT, Ans Takalapeta, dan Dosen Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dedy Manafe.

Seminar RUU kekerasan seksual di Kupang.

Seminar RUU kekerasan seksual di Kupang.

Komnas Perempuan, Herwati Darsono mengatakan, tujuan dari seminar ini, untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dari semua, pihak terkait guna penyempurnaan rancangan UU Penghapusan Kekerasan.
“Komnas perempuan adalah sebagai lembaga HAM yang lebih banyak menampung korban perempuan,yang tidak hanya di sekitar wilayah Jakarta tetapi juga dari Papua. Namun dalam hal ini masih ada perlu masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan terbosan baru guna dimasukkan dalam penyempurnaan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual,” katanya.

Menurutnya, orientasi Komnas Perempuan adalah untuk hak manusia. Untuk itu, Komnas Perempuan juga mencoba terbosan baru dalam penanganan korban kekerasan seksual yakni dengan mendorong perlu adanya cacatan soal kronologis dalam hukuman acara jelas yang termuat dalam berita acara atau sebuah cacatan proyeksi.

Ia mencontohkan, dalam penanganan suatu kejadian kekerasan seksual tentunya seorang korban jika melapor ke pihak LSM tentunya akan menceritakan ulang kronologis kejadian, dan setelah di naik ke Kepolisian juga akan mencerita ulang, dan di pengadilan juga akan menceritakan ulang. Hal seperti ini yang perlu ada sebuah cacataan proyeksi, sehingga korban tidak lagi menceritakan ulang kronologis kejadian saat melaporkan lagi

Baca Juga :   Sidak, Pol PP Belu Temukan Belasan Kubik Kayu di Hutan Jati Nenuk

Anggota DPRD provinsi NTT, Ans Takalapeta dalam materinya tentang mewujudkan kehadiran negara dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan seksual mengatakan, berbicara soal Penghapusan Kekerasan Seksual tentunya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yakni kenalilah masalah kekerasan, perempuan adalah mata air kehidupan masa depan generasi muda.

Selain itu, kata Ans,perlu juga berpikir globa bertindak lokal, dan perlu menjaga keharmonis kehidupan yang merupakan warisan masa depan.

Sementara, Dosen Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dedy Manafe, mengatakan, yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual diperlukan juga dimasukkan soal biaya ganti rugi bagi korban.

“Berbicara soal rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, kita perlu juga memperhatikan aturan lain yang juga mengatur soal penyempurnaan Kekerasan Seksual, sehingga tidak terjadi tumpang tindi dengan UU Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya,” katanya.

Sedangkan, Direktis Lembaga Rumah Perempuan Kupang,Libby Ratuarat-Sinlaeloe mengatakan, Seminar penelitian RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dalam rangka untuk dapat kembali melihat kilas balik yang terjadi sebelumnya soal kekerasan seksual. (ify)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top