BETUN, Kilastimor.com-Penetapan Tenaga Kontrak (Teko) oleh Pemkab Malaka menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan kajian pemerintah, sebab ada banyak kejanggalan.
Terkait kondisi itu, Sekda Malaka, Donatus Bere yang dikonfirmasi mengatakan, keputusan itu telah diambil pemerintah, dan itu merupakan kewenangan Bupati Malaka. “Jangan tanya kepada saya soal teko yang diprotes banyak pihak. Nanti malah multi tafsir. Itu kebijakan Bupati Malaka, jadi tunggu Bupati saja yang akan memberikan informasi kepada pers. Kalau bupati bilang kaji ya kita kaji dan hasilnya tergantung pada kebijakan bupati,” ujar Donatus Bere kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/5).
Donatus Bere
“Anda wartawan jangan paksa saya memberikan keterangan kepada pers karena ranahnya bukan ada di sekda. Itu kebijakan Bupati sehingga harus kita hargai. Tunggu saja, nanti bupati akan berikan penjelasan kepada wartawan. Lagian bupati saat jalan juga tidak memberikan kewenangan kepada saya memberikan keterangan kepada wartawan,” timpalnya.
