RAGAM

Bangun Jalan Perbatasan, BLH Gelar Konsultasi Publik

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dalam rangka menjaring masukan masyarakat guna penyusunan studi analisa mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), Dinas PU Provinsi bekerjasama dengan Pemda Belu menggelar konsultasi publik yang berlangsung di Hotel Nusa II, Jumat (24/6/2016).

Kegiatan konsultasi Publik Amdal jalan perbatasan.

Kegiatan konsultasi Publik Amdal jalan perbatasan.

Konsultasi publik terkait penyusunan amdal rencana pembangunan/peningkatan ruas jalan sabuk merah perbatasan sektor timur dengan panjang sekitar 142,29 km. Kegiatan itu dibuka oleh Wabup Belu J.T Ose Luan. Hadir pada acara itu, Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi NTT, Perwakilan BLH Provinsi, Kepala BLH Belu, Ketua Komisi I DPRD beserta anggota serta para camat, kades dan sejumlah tokoh masyakat Belu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Belu, Yoaneta Mesak usai kegiatan kepada media mengatakan, kegiatan hari ini konsultasi publik dalam rangka peningkatan pembangunan ruas jalan sabuk merah di kawasan perbatasan Belu dan Timor Leste.

“BLH hanya fasilitasi kegiatan ini
terkait penyusunan amdalnya. Banyak masukan masyarakat dan ini sebagai satu tahapan dalam proses menerbitkan amdal,” ujar dia.

Dikatakan, dalam forum banyak masukan terkait dengan pembebasan lahan, atau lahan yang terkena gusur dan masyarakat sarankan untuk ada ganti rugi lahan dan hal ini harus dilakukan pertemuan lebih lanjut di tingkat kabupaten.

“Yang namanya sebuah aktiftas itu akan timbul dampak, tentunya dampak negatif diminimalkan dan dampak positif dimaskimalkan, juga akan lakukan sosialisasi bagi masyarakat yang tinggal langsung di perbatasan,” ucap Mesak.

Baca Juga :   Rumah Kreatif BUMN Beri Pemahaman Berbisnis

Kepala Satker PJN Wilayah II NTT, Muhammad Hidayat mengatakan, kegiatan konsultasi publik bertujuan menjaring saran, masukan dan pendapat masyarakat dalam proses penyusunan amdal dan menjamin adanya transparansi dalam proses amdal.

Terkait ganti rugi lahan jalan Lakafehan-Mota’ain yang akan dibangun dua lajur empat jalur, pihaknya sudah minta surat untuk pembebasan lahan dan itu akan diselesaikan, termasuk jalan serupa di wilayah Wini.

“Di Belu rencana 5 km, tapi hanya 1 setengah km saja. Sedangkan di Wini 2 km dan untuk biaya ganti rugi untuk lahan sudah diambil. Untuk lahan kami masih tunggu jawaban dari Bupati, karena masih sementara disurvei,” terang dia.

Intinya jelas Hidayat, ganti rugi lahan jalan Lakafehan- Mota’ain sementara masih dalam tahap proses. Nantinya pihak Pemda melalui instansi Pertanahan akan mengukur luas lahan, setelah itu baru akan dilakukan proses pembayarannya. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top