EKONOMI

Bangun Kawasan Perbatasan RI-RDTL, Malaka Usulkan Dana sebesar Rp 170 Miliar

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada tahun anggaran 2017 mengusulkan dana ke Pempus sebesar Rp 170 miliar, untuk membangun kawasan perbatasan. Rencana pembangunan itu akan memprioritaskan pada 5 Kecamatan yang langsung berbatasan dengan negara RI-RDTL. Jumlah dana diatas akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kreatif masyarakat perbatasan.

Bernando Seran

Bernando Seran

Plt. Kaban Perbatasan Malaka, Dr. Yohanes Bernando Seran, SH.M.Hum kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/6) mengemukakan, dalam membangun kawasan perbatasan kita selalu mengacu pada grand design 5 Program strategis Bupati dan wakil Bupati Malaka yang di break down ke aspek yang urgen dan sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di lima kecamatan yakni Kecamatan Kobalima Timur yang langsung berbatasan darat dengan negera Timor Leste dan empat kecamatan lain yang berbatasan laut yakni Kecamatan Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat dan Wewiku.

“Program itu sedapat mungkin lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kesejahteraan dibidang kesehatan, kita akan design program untuk meningkatkan kesejahtreraan dibidang kesehatan misalnya pembangunan puskesmas dan pustu yang prototipe yang dilengkapi sarana penunjangnya. Dibidang ekonomi kreatif, kita akan dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan melalui usaha produktif guna meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dibidang Pendidikan, kita akan membangun gedung sekolah yang prototipe di perbatasan serta sarana penunjang lainnya. Dibidang infrastruktur, kita akan membuka jalan desa, jamban desa, air bersih, lampu jalan,” sebutnya.

Baca Juga :   DPRD Kota Kupang Dukung Penyiapan Fasilitas di Pasar-Pasar

“Intinya masyarakat harus ditingkatkan prosperitynya. Kesejahteraan masyarakat harus baik yang sejalan dengan pembangunan lingkungan hidup yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistim. Daerah batas harus jadi model bagi bagi negara Tilos. Kita fokus pada lokpri. Secara hukum internasional Kecamatan dan Kabupaten juga bisa menjadi batas negara. Itu kegiatan besar sehingga kita harus minta pempus melalui DAK dan TP. Untuk saat ini kita fokus pada 5 lokasi di Malaka,” tambahnya.

Untuk masyarakat penerima manfaat, ujarnya, akan dilakukan sosialisasi. Saat ini para pegawai dan teko sudah mengambil data pada desa-desa sehingga data yang diusulkan benar-benar up to date. Dalam bulan ini kita akan up date datanya dan paling lama bulan akhir juni sudah diantar ke Jakarta. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top