EKONOMI

Dirugikan, Pengusaha Somel dan Meubel Mengadu ke DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Belasan pengusaha somel dan meubel di seputaran Kota Atambua mendatangi Kantor DPRD Belu, Rabu (8/6) pagi tadi.
Kedatangan para pengusaha somel dan meubel kayu jati ini untuk mengadukan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Belu, yang telah mengeluarkan surat edaran kepada para pengusaha somel dan meubel, untuk membatasi meubel dalam membeli kayu jati dari warga.

Komisi II DPRD Belu menerima pengusaha somel dan meubel.

Komisi II DPRD Belu menerima pengusaha somel dan meubel.

Pengaduan para pengusaha kayu jati tersebut langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Belu, Rudi Karlus Bouk bersama anggota di ruang Komisi.

Martinus Bere, salah satu pengusaha kayu jati mengatakan, kedatangan dirinya bersama beberapa rekan meubel dan pengusaha kayu jati untuk menyampaikan keluh kesah terkait keputusan Pemerintah Belu yang membatasi pembelian kayu jati.

“Dalam surat edaran yang diberikan ke kami, terhitung 17 Mei lalu seluruh aktifitas pengiriman kayu dan pembelian kayu dihentikan sementara sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut,” ujar dia.

Dikatakan, dampak dari larangan tersebut sudah hampir sebulan kami tidak bisa membeli kayu jati dari masyarakat karena tidak diberikan izin. Oleh karena itu kami datang mengadu ke wakil rakyat untuk minta tanggapan terkait kebijakan tersebut

“Banyak masyarakat yang memiliki pohon tapi tidak bisa jual ke kami yang punya somel atau meubel. Kami mau beli tapi tidak diberikan izin alasan telah ada surat edaran larangan yang dikeluarkan pemerintah,” sebut Bere.

Baca Juga :   Disperindag Kota Kupang Siap Tertibkan Minuman Beralkohol

Dituturkan, selama ini proses pembelian kayu jati dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kayu yang dibeli tidak dikirim ke luar daerah tapi untuk kebutuhan di somel atau meubel.

“Saya beli kayu dari Dafala dan Wedomu dokumen lengkap. Tapi ditahan sejak 14 Mei, sementara suratnya dikeluarkan 17 Mei lalu. Usaha kami punya SITU/SIUP. Terus kalau kami tidak usaha kami akan bayar karyawan dengan apa,” terang Bere.

Diharapkan, wakil rakyat bisa memfasilitasi pengaduan para pengusaha sehingga ada kebijakan dari Pemerintah dengan melihat kembali surat edaran yang telah dikeluarkan. Kalau seperti begini kami pengusaha meubel bisa guling tikar.

“Kami minta Pemerintah Belu tindak tegas pihak-pihak yang selama ini nakal bermain kayu jati, sehingga tidak berimbas pada kami pengusaha somel dan meubel kayu jati,” pinta Bere.

Ketua Komisi II, DPRD Belu, Rudi Bouk menuturkan, pihaknya belum bisa mengambil satu keputusan karena ini baru sebatas pengaduan. Intinya para pengusaha yang datang dengan dua pengaduan memiliki dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan dalam pertemuan bersama dinas teknis kedepan.

“Kehadiran anggota tidak memenuhi kourum, sehingga kami tidak bisa ambil keputusan dan ini hanya sebatas pengaduan. Kami akan bawa dalam pertemuan bersama dinas teknis pada hari Sabtu mendatang sehingga bisa ambil satu keputusan,” tuntas Bouk. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top