HUKUM & KRIMINAL

Dugaan Kasus Raskin, Kades Tohe Bakal Dinonaktifkan. Besin Ditugaskan di Kecamatan Raihat

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dalam satu dua hari kedepan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu akan menarik Emanuel Besin yang berstatus PNS dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tohe. Manuel Besin sapaan karibnya, akan ditugaskan ke Kecamatan Raihat. Hal ini dilakukan terkait dugaan korupsi kasus raskin Desa Tohe.
Demikian rekomendasi yang disimpulkan DPRD Belu dalam rapat dengar pendapat bersama Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wabup Belu, JT. Ose Luan, Wakapolres Belu serta puluhan warga Desa Tohe, Senin (13/6/2016).

Warga Tohe ketika menuntut proses hukum atas Kades Tohe, Emanuel Besin.

Warga Tohe ketika menuntut proses hukum atas Kades Tohe, Emanuel Besin.

Rekomendasi tersebut menyusul beberapa pernyataan sikap puluhan warga Desa Tohe, Raihat yang tergabung dalam Forum Peduli Aspirasi Rakyat, yang mendatangi DPRD Belu, untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait kasus raskin Desa Tohe yang hingga kini proses hukumnya belum tuntas.

Adapun pernyataan sikap warga Tohe yakni, meminta kepada DPRD Belu untuk melakukan langkah politik terhadap hal ini secara serius dan tuntas demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Meminta ke DPRD agar meminta ke Bupati Belu secepatnya nonaktifkan saudara Emanuel Besin sebagai Kepala Desa Tohe, juga merekomendasikan untuk diproses secara hukum atas perbuatannya yang merugikan masyarakat Tohe.

Disamping itu, masyarakat meminta DPRD untuk menanyakan tanda jabatan dan cap stempel Kades, yang menurut Kades ada di Polres Belu. Karena setiap kebutuhan masyarakat selalu ada bahasa cap ada di Polres Belu. Maka dimohon untuk kembalikan ke desa karena masyarakat amat membutuhkan.

Baca Juga :   RPJMD Malaka Siap Dibahas Bersama DPRD Pasca Konsultasi dengan Pemprov NTT

DPRD Belu juga diminta untuk berkomunikasi dengan pihak penegak hukum, agar melakukan proses penyidikan dengan jujur, adil dan transparan, cepat dan tepat, bukan menunda dan mengulur waktu.

Koordinator Forum, Pedro Franklin Magno didampingi warga usai RDP kepada media mengatakan, warga sangat senang dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Belu dan Wakil Rakyat. “Tidak saja itu, kami juga minta agar dinonaktifkan dan proses hukum kasus raskinnya harus berjalan,” pinta Franklin.

Terkait desakan itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay mengatakan, secepatnya Kades Tohe, Manuel Besin akan ditarik dari jabatan Kades, sambil menunggu rekomendasi dari Inspektorat.

Warga Desa Tohe pose bersama Bupati, Ketua DPRD Belu dan Waka Polres Belu, usai hearing.

Warga Desa Tohe pose bersama Bupati, Ketua DPRD Belu dan Waka Polres Belu, usai hearing.

“Kita menunggu dari Inspektorat, Polres dan Jaksa, sementara kita tarik kembali kades, karena dia merupakan PNS dan ditugaskan ke Kecamatan Raihat,” ujar dia.

Kades Tohe, Emanuel Besin tidak bisa dikonfirmasi media, pasalnya Kades langsung meninggalkan gedung usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemkab Belu.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 100 warga Desa Tohe, Kecamatan Raihat mengadukan Kepala Desa Tohe, Emanuel Besin ke Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Belu, terkait persoalan beras miskin (raskin), Senin (23/11/2015). Warga telah mengumpulkan dana beras miskin (raskin) ke 13 untuk tahun 2015 dan pada akhir 2014 lalu telah dikumpulkan dana beras miskin (raskin) senilai Rp 25.000/kk, dalam rangka menebus jatah raskin 15 Kg/kk dengan total penerima raskin di Desa Tohe mencapai 1.169 kk. (yan)

Baca Juga :   Danrem: Animo Pemuda NTT Ikut Test TNI AD Sangat Tinggi
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top