RAGAM

Laporan Stuba Komisi I DPRD Malaka di Minahasa (1) Camat Sentral Urusan Desa

BETUN, Kilastimor.com-Pelayanan publik di Kabupaten Minahasa sangat luar biasa. Semua tugas dan tanggung jawab kabupaten didelegasikan ke camat. Khususnya dana ADD, Pemerintah Minahasa mendelegasikan semua urusan ke camat sehingga pemerintah desa tidak perlu antri di BPMPD dan Keuangan untuk memproses keuangannya. Alhasil, laporan keuangan desa di Kabupaten Minahasa berjalan sesuai rencana dan untuk tahun 2016 semua desa sudah melakukan proses pencairan keuangannya tahap pertama, dan progres pelaksanaan kegiatan dan program melalui ADD tahap pertama sudah berjalan. Demikian laporan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Doddy Tei Seran kepada wartawan dari Minahasa, Minggu (12/6).

Komisi I DPRD Malaka dan mitra stuba di Minahasa.

Komisi I DPRD Malaka dan mitra stuba di Minahasa.

“Kita disambut Pemda Minahasa dengan baik khususnya yang berhubungan dengan mitra komisi. Delegasi Malaka bertemu dengan Aspum, Tatapem dan Disipendukcapil Kabupaten Minahasa. Selanjutnya bersama pemkab Minahasa mengunjungi kecamatan yang untuk melihat dari dekat Sistem pelayanan publik yang diterapkan pemkab Minahasa,” katanya.

Menurut penjelasan Pemkab Minahasa dan pemerintah kecamatan yang dikunjungi, ternyata pemerintah Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik mendelegasikan semua urusan yang berkaitan dengan desa diserahkan sepenuhnya kepada camat.

“Camat memiliki kewenangan penuh mengurusi desa mulai dari perencanaan pembangunan di desa, pelaksanaan program dan evaluasi kegiatan. Kabupaten terima bersih dan tidak perlu repot mengurusi hingga desa. “Yang namanya urusan yang terkait dengan kepentingan publik khususnya dana desa dan semua urusan desa hanya sampai ditingkat camat. Penataan yang dilakukan di Pemda Minahasa sangat bagus dan dapat diukur kinerjanya. Kinerja camat hingga desa dapat diukur dan apabila ada yang tidak beres dapat diketahui dengan mudah sehingga segera dilakukan koreksi dan perbaikan.

Baca Juga :   Pemkab Malaka Olah Lahan Pertanian Seluas 2.000 Hektar

Kondisi tambahnya, bisa diadopsi Pemkab Malaka, demi perbaikan pelayanan pemerintahan desa dan kecamatan diseluruh wilayah Malaka. Bersambung…(boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top