RAGAM

Laporan Stuba Komisi I DPRD Malaka di Minahasa (2). Alokasi Dana Desa Dikelola Secara Terbuka

BETUN, Kilastimor.com-Pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa sangat luar biasa. Semua stake holder di Pemerintahan Daerah Minahasa memiliki komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang namanya terkait pengelolaan keuangan rakyat sangat transparan sehingga Kabupaten Minahasa mendapatkan opini pemeriksaan BPK setiap tahun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Demikian ulasan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Doddy Tei Seran dari Minahasa, Minggu (12/6).

Komisi I pose dengan camat di Minahasa.

Komisi I pose dengan camat di Minahasa.

Khususnya untuk pengelolaan ADD, Camat diberi kewenangan penuh melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. “Uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat untuk kemakmuran rakyat benar-benar digunakan diterapkan pemkab Minahasa. Tidak ada yang macam-macam dalam pengelolaan uang desa. Kades yang nakal dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka Camat bisa mengambil langkah untuk menggatikan kades. Rakyat di Minahasa ibarat raja dan pemerintah khususnya camat dan kades merupakan pelayan setia rakyat,” ungkapnya.

Inspektorat paparnya, diberi kewenangan penuh melakukan fungsi pengawasan di Kecamatan dan desa. Kalau uang rakyat disalah gunakan dan tidak sesuai peruntukannya maka pemerintah sangat tegas mengambil tindakan tanpa melakukan kompromi. Uang rakyat harus selamat dan tidak ada kompromi bagi desa yang menyalahgunakan uang rakyat.

Laporan desa sudah ditentukan jadwalnya. Serapan dana ADD di desa harus tepat waktu, tepat mutu dan tuntas sesuai jadwal. Camat yang harus bertanggung jawab mengawal semuanya itu berdasarkan kewenangan yang diberikan. Camat dalam melaksanakan tugasnya juga tidak boleh main-main karena diatur oleh sistem yang dibangun. Kalau bekerja diluar sistim dan koridor langsung dicopot. Kinerja camat akan diukur dengan serapan ADD di setiap desa harus tepat waktu dan berkualitas sesuai perencanaan.

Baca Juga :   Pangdam Udayana: Situasi Perbatasan Indonesia-Timor Leste Terbaik di Dunia

“Semua urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik di desa-desa hanya bisa sampai di kecamatan sehingga tidak merepotkan orang Kabupaten. Kepala desa tidak perlu repot antri di BPMPD dan PPKAD untuk mengurusi ADD dan kepentingan masyarakat desa. Semua urusan dipusatkan di Kecamatan sehingga camat yang berperan. Kabupaten hanya taunya semua urusan beres yang ditandai dengan laporan dari Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan,” bilangnya.

“Di Kabupaten Minahasa Camat tidak merangkap desa jika jabatan kades definitif lowong. Jabatan kades diberikan kepada orang lain sehingga camat tetap independen melakukan fungsinya,” bilangnya. Bersambung…(boni)

Loading...
Loading...
To Top