RAGAM

Laporan Stuba Komisi I DPRD Malaka di Minahasa (2). Alokasi Dana Desa Dikelola Secara Terbuka

BETUN, Kilastimor.com-Pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa sangat luar biasa. Semua stake holder di Pemerintahan Daerah Minahasa memiliki komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang namanya terkait pengelolaan keuangan rakyat sangat transparan sehingga Kabupaten Minahasa mendapatkan opini pemeriksaan BPK setiap tahun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Demikian ulasan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Doddy Tei Seran dari Minahasa, Minggu (12/6).

Komisi I pose dengan camat di Minahasa.

Komisi I pose dengan camat di Minahasa.

Khususnya untuk pengelolaan ADD, Camat diberi kewenangan penuh melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. “Uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat untuk kemakmuran rakyat benar-benar digunakan diterapkan pemkab Minahasa. Tidak ada yang macam-macam dalam pengelolaan uang desa. Kades yang nakal dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka Camat bisa mengambil langkah untuk menggatikan kades. Rakyat di Minahasa ibarat raja dan pemerintah khususnya camat dan kades merupakan pelayan setia rakyat,” ungkapnya.

Inspektorat paparnya, diberi kewenangan penuh melakukan fungsi pengawasan di Kecamatan dan desa. Kalau uang rakyat disalah gunakan dan tidak sesuai peruntukannya maka pemerintah sangat tegas mengambil tindakan tanpa melakukan kompromi. Uang rakyat harus selamat dan tidak ada kompromi bagi desa yang menyalahgunakan uang rakyat.

Baca Juga :   Kota Kupang Tuan Rumah Rakorda Bidang Kominfo se-Provinsi NTT

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top