RAGAM

Laporan Stuba Komisi I DPRD Malaka di Minahasa (2). Alokasi Dana Desa Dikelola Secara Terbuka

Laporan desa sudah ditentukan jadwalnya. Serapan dana ADD di desa harus tepat waktu, tepat mutu dan tuntas sesuai jadwal. Camat yang harus bertanggung jawab mengawal semuanya itu berdasarkan kewenangan yang diberikan. Camat dalam melaksanakan tugasnya juga tidak boleh main-main karena diatur oleh sistem yang dibangun. Kalau bekerja diluar sistim dan koridor langsung dicopot. Kinerja camat akan diukur dengan serapan ADD di setiap desa harus tepat waktu dan berkualitas sesuai perencanaan.

“Semua urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik di desa-desa hanya bisa sampai di kecamatan sehingga tidak merepotkan orang Kabupaten. Kepala desa tidak perlu repot antri di BPMPD dan PPKAD untuk mengurusi ADD dan kepentingan masyarakat desa. Semua urusan dipusatkan di Kecamatan sehingga camat yang berperan. Kabupaten hanya taunya semua urusan beres yang ditandai dengan laporan dari Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan,” bilangnya.

“Di Kabupaten Minahasa Camat tidak merangkap desa jika jabatan kades definitif lowong. Jabatan kades diberikan kepada orang lain sehingga camat tetap independen melakukan fungsinya,” bilangnya. Bersambung…(boni)

Baca Juga :   Oktober, Kota Kupang Tuan Rumah Seminar Best Practices Citynet yang Dihadiri Seluruh bupati/Wali Kota se-Indonesia

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top