NASIONAL

Liyanto: Aspirasi Pemberlakuan Kembali GBHN Masih dalam Kajian

RUTENG, Kilastimor.com-Anggota DPD RI yang juga anggota MPR RI, Ir. Abraham Liyanto, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Manggarai, NTT, terkait reformulasi sistem perencanaan Pembangunan Nasional dengan GBHN, Sabtu (4/6) lalu.

Senator, Paul Liyanto sapaan akrabnya mengemukakan, di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tertera aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita-cita negara Indonesia.
GBHN adalah visi misi tertinggi kedua setelah UUD 1945 dalam jalannya pembangunan nasional.
Visi itu dijabarkan dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk REPELITA sebagai landasan pembangunan nasional. Proses pembangunan dibantu oleh para menteri yang telah ditunjuk Presiden. Penjalanan pembangunan itulah yang dipertanggungjawabkan oleh presiden kepada MPR.

Senator, Paul Liyanto ketika melakukan RDP dengan masyarakat Manggarai, NTT.

Senator, Paul Liyanto ketika melakukan RDP dengan masyarakat Manggarai, NTT.

Dikemukakan, GBHN ini dibuat oleh MPR melalui ketetapan atau keputusan MPR untuk jangka waktu 5 tahun. GBHN mengakomodir kebutuhan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena, masyarakatlah yang menikmati hasil dari pembangunan nasional itu. Maka, setiap daerah di Indonesia harus mengikuti pembangunan dan peraturan yang berasal dari pemerintah pusat, agar perencanaan pembangunan itu berjalan merata setiap daerah.
Tapi kelemahan dari GBHN kata dia, mematikan inovasi masyarakat daerah untuk membangun daerahnya.

Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Selain itu juga, GBHN dihapus karena adanya amandemen UUD yang menghasilkan penguatan daerah otonom berdasarkan UU hasil amandemen yaitu (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004).

Baca Juga :   Kodim 1605/Belu Apel Ziarah di TMP Saroja Haliwen

Sebagai gantinya, ujar Paul Liyanto, UU No. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menyatakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP.

Sesungguhnya GBHN dan RPJP ini sama fungsinya yaitu sebagai patokan arah pembangunan Indonesia baik pusat dan daerah. RPJP ini dibuat turunannya per lima tahun dengan sebutan RPJM atau rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Lima tahun diambil dari masa kerja seorang Presiden RI. Demikian juga dengan daerah yang harus membuat RPJP dan RPJM masing-masing mengaju kepada RPJPN.
Terkesan semua tertata dengan baik dan benar dan hanya tinggal dijalankan saja. Sejak 2005 negara ini sudah punya RPJPN 2005-2025.

Isinya antara lain memuat Visi yakni, Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Juga ada sederet Misinya antara lain : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, memujudkan masyarakat yang demokrastis dan berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

Sehingga, pembangunan nasional direncanakan oleh presiden dan berdasarkan UU dan peraturan presiden dan bukan oleh MPR.
Ada empat sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu : perencanan di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Namun, keempat lapis perencanaan ini tidak saling bersinggungan karena adanya benturan logika proses pemerintahan.

Baca Juga :   iPhone 7 Layar Lebih Besar

Atas nama nasional, pemerintah pusat ingin rencananya dijadikan acuan pemerintah daerah, sebaliknya pemerintah daerah atas nama apirasi rakyat merasa mendapat ijin menutup mata terhadap agenda nasional” karena benturan itulah pembangunan saat ini terasa kurang memuaskan.

Sementara salah satu perubahan sistem politik Indonesia yang berlangung sejak reformasi adalah perubahan sistim kelembagaan Negara dari sistem MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berwenang menentukan arah pembangunan bangsa melalui GBHN menjadi MPR sebagai lembaga tinggi negara, sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

MPR sebagai lembaga permusyawaratan, tempat bertemu dua lembaga legislatif DPR RI dan DPD RI, memiliki dua wewenang. Pertama, wewenang terhadap UUD (mengubah dan menetapkan UUD). Kedua wewenang terhadap Presiden (melantik dan memberhentikan Presiden).

Selain itu, wewenang MPR untuk menentukan arah pembangunan nasional dihapus. Tujuan dari perubahan sistem ini adalah untuk membangun demokrasi kelembagaan agar tidak ada hirarchi kelembagaan.

Ketika MPR sebagai lembaga permusyawaratan, tidak memiliki wewenang lagi untuk menafsir dan menjabarkan pasal-pasal UUD 45 dalam bentuk GBHN, maka Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai upaya berkesinambungan untuk merealisasikan tujuan nasional, melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, dirubah sistem dan lembaga perencananya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasca reformasi ini melahirkan berbagai masalah diantaranya, Penyusunan dan pelaksanaan RPJMN dan RPJPN dipandang lemah, karena executive perspective. Terjadi inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan RPJMN dengan RPJPN karena pergantian Presiden 5 tahun sekali. RPJM Nasional tidak sinkron dengan Daerah, karena RPJM Daerah disusun menurut perspektif daerah.

Baca Juga :   Realisasi Belanja Modal di Malaka Capai 50 Persen

Ketika hampir 15 tahun sistem ini berjalan, banyak pihak menilai bahwa tanpa GBHN sebagai otoritas tertinggi yang mengarahkan pembangunan bangsa, membuat negara ini bukan lagi Negara kesatuan, tetapi Negara dengan multy government. Kekuasaan ada dimana-mana, pusat dan daerah yang dengan mudah dapat diselewengkan untuk kepentingan diri dan kelompok dalam bentuk tindak pidana korupsi dan lain-lain.

RPJM yang disusun dan dilaksanakan selama ini tidak menjawab secara komprehensif persoalan nasional yang dihadapi Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan konteks persaingan dan kemajuan negara-negara tetangga lainnya. Kita banyak mengalami kemunduran dalam pembangunan bangsa.

Atas dasar itu, timpal anggota DPD RI dua periode itu, maka berbagai pihak mulai berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan untuk kepala negara, dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden tidak perlu membuat program baru, karena tugas presiden hanya melaksanakan GBHN yang telah disusun.

Berbagai pihak banyak yang menyesalkan penghapusan tugas MPR dalam menentukan GBHN, karena tanpa GBHN pembangunan Indonesia sulit diharapkan dapat berkesinambungan dan Indonesia tidak akan mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan. GBHN sebagai aset bangsa kembali diperhitungkan dalam perannya sebagai pagar kehidupan bangsa.

Kondisi ini bagaikan dua sisi mata pedang, jika dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi hal yang positif, tetapi jika tidak dapat dikelola dengan baik maka akan muncul.

Penerapan kembali sistem GBHN memang sudah menjadi aspirasi, tapi perlu kajian visibility yang seksama, karena arena, wajah dan struktur politik telah berubah. Sekarang ini perbedaan penafsiran terhadap konsep-konsep negara tidak mudah diatasi, karena paradigma berpikir terarah kepada kebebasan. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top