EKONOMI

Pantai di Malaka Lebih Indah dari Pantai Kuta. Pemda Tata Pariwisata di Perbatasan RI-Timor Leste

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka terus bergerak untuk membangun Malaka. Salah satunya yakni melakukan penataan terhadap Infrastruktur Pariwisata Daerah Perbatasan. Pemerintah akan melakukan penataan infrastruktur transportasi dan komunikasi dan membuat regulasi yang mendukung upaya penataan itu.

Bupati dan Wabup Malaka melihat Pantai...

Bupati dan Wabup Malaka melihat Pantai di Raihenek, Kobalima, Malaka.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran didampingi Wabup Malaka, Daniel Asa saat melakukan peninjauan ke pesisir pantai Kobalima di Raihenek-Kecamatan Kobalima, Senin (13/6) mengemukakan, potensi laut Malaka luar biasa. Pemerintah punya tugas membangun infrastruktur yang menghubungkan jalan raya utama dengan akses ke laut. Kita akan rencanakan dan bangun dengan berbagai sumber dana yang dimiliki pemerintah. “Saya sudah tugaskan Bappeda dan Badan Perbatasan untuk seting itu dengan sebaiknya dan akan kita masukkan dalam infrastruktur Pariwisata Daerah Perbatasan. Kedepan akan ditata menjadi obyek wisata laut. Supaya masyarakat luas tahu bahwa potensi laut kita sangat luar biasa,” katanya.

“Pemerintah dalam tahap pertama akan menata infrastruktur transportasi dan komunikasi. Orang duduk di pantai harus bisa melakukan akses keluar dengan sarana komunikasi yang memadai. Ternyata pantai kita di Malaka sangat bagus dan Pantai Kuta saja Kalah. Bappeda harus tata agar ada regulasinya. Sepanjang pantai difungsikan sebagai public goods. Masyarakat umum boleh memakai tetapi tidak memiliki. Pemerintah harus menuangkannya dalam perda RTRW. Daerah pantai itu milik banyak orang sehingga harus diurus pemerintah,” paparnya.

Bupati dan Wabup Malaka pose bersama jajarannya di Pantai Raihenek.

Bupati dan Wabup Malaka pose bersama jajarannya di Pantai Raihenek.

Ditambahkan, regulasinya harus diatur sehingga tidak menjadi milik orang perorang. Kalau ada pihak swasta yang mau berusaha disepanjang pantai boleh saja, asalkan sifatnya sewa pakai dan bukan untuk dimiliki karena termasuk public goods. (boni)

Baca Juga :   Pilkades Serentak pada 70 Desa Diprediksi Tepat Waktu
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top