HUKUM & KRIMINAL

Pemkab Belu Teken MoU dengan Kejari Atambua. Kejaksaan akan Beri Bantuan Hukum kepada Pemkab Mewakili Negara

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua menandatangi Nota Kesepahaman (MoU) tentang bantuan hukum bidang hukum perdata dan tata usaha yang berlangsung di Gedung Betelalenok, Kamis (2/6/2016).

Mou itu ditandatangani Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Kejari Atambua, Rivo C.H.M Medellu disaksikan Wakil Bupati Belu, Sekda Belu, Wakil Ketua DPRD II Belu, Pimpinan Forkompinda, SKPD serta seluruh Camat/Desa se-Kabupaten Belu.

Bupati Belu dan Kajari Atambua, tandatangani MoU.

Bupati Belu dan Kajari Atambua, tandatangani MoU.

Kajari Atambua, Rivo C.H.M Medellu dalam sambutannya mangatakan, penandatanganan MoU antara Pemkab dan Kejari terkait dengan penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara di lingkup Pemkab Belu.

Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dihadapi Pemkab. “Selain ini juga perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan masyarakat adil dan sejahtera,” ujar dia.

Dikatakan, pemerintah dalam melakukan perbuatan dan tindakan bisa masuk di dalam lingkup administrasi negara dan perdata, dan tidak menutup kemungkinan pidana.

“Seperti mutasi pejabat, mencopot jabatan. Pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat pejabat negara yang mengeluarkan putusan itu, dengan meminta bantuan hukum dan disitu jaksa mewakili negara,” ucap Madellu.

“Perjanjian kerjasama yang telah ditandantangi ini untuk mengatur hak-hak dan kewajiban,” sambung dia.

Baca Juga :   Pantai Mota'ain Ditata Jadi Obyek Wisata Desa Silawan

Tambah Madellu, untuk saat ini di Kabupaten Belu sampai sekaang belum ada penyerapan anggaran, belum ada proyek-proyek yang jalan dan masih nol persen, dan kita sudah mendapat informasi masih nol persen belum terserap.

“Harapan kami dari Bupati Belu kalau ada permasalahan hukum bisa kerjasama dengan Jaksa. Keterlibatan kami dalam proses penyerapan anggaran, kami tidak mengerti masalah teknis karena kami tidak paham, tapi kami dimasalah hukumnya dan didalam melakukan pendampaingan kami tidak masuk dalam struktur, tapi kami diluar,” sebut dia.

Bupati Belu, Willybrodus Lay mengatakan, hari ini Pemkab Belu dan Kejari Atambua secara bersama-sama telah membuat perjanjian kerjasama (MoU) tentang bantuan hukum bidang hukum dan tata usaha dan negara di lingkup Pemkab Belu.

“Ini hal yang baru dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu dan jadi payung hukum untuk melakukan konsultasi dengan Jaksa apabila mendapat masalah hukum,” ucap dia.

Lay menghimbaukan kepada seluruh pimpinan SKPD Belu, apabila dalam pekerjaan menumpai persoalan hukum sebaiknya segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan sehingga bisa membantu memberikan petunjuk. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top