RAGAM

Tidak Dapat Rekomendasi dari Bupati, Mantan Kades dan Warga Lasiolat Datangi DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Puluhan warga Desa Lasiolat, Kecamatan Lasiolat, Belu, bersama mantan Kepala Desa Lasiolat, Florita Besin mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu, Rabu (29/6/2016).
Kedatangan puluhan warga itu, untuk mengadukan kebijakan pemerintah, terkait dengan pencalonan mantan Kades.

Komisi A DPRD Belu melakukan dialog dengan masyarakat Lasiolat.

Komisi A DPRD Belu melakukan dialog dengan masyarakat Lasiolat.

Maria Simone Bete selaku koordinator dihadapan Ketua Komisi I DPRD serta seluruh anggota mengatakan, kedatangan warga untuk mengadukan persoalan terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, yang tidak memberikan rekomendasi bagi mantan Kades yang akan maju dalam pencalonan Kades Lasiolat mendatang.
“Kami datang mengadu, karena Bupati tidak berikan rekomendasi untuk Kades incumbent maju Pilkades Lasiolat yang akan digelar dalam waktu dekat,” ujar dia.

Jelas Bete, masa jabatan Kades selesai pada 3 November 2015 lalu, dan telah diberhentikan secara hormat sesuai SK Bupati Belu semasa jabatan Penjabat Bupati, Willem Foni dan tidak pernah sebagai Kades sebanyak tiga kali.
“Kami tetap berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2015 yang ada. Kami sudah lakukan semua persyaratan yang sesuai, tapi rekomendasi tidak dikeluarkan,” ucap dia.

Lanjut Bete, kalau pun calon kades itu dinyatakan gugur, kenapa tidak pada pemilihan nanti, tetapi dengan tidak memberikan rekomendasi? Padahal setelah masa jabatan selesai diperiksa Inspektorat tidak ada temuan ataupun peringatan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Belu, Eduard Mau Boy mengatakan, ada temuan audit dari Inspektorat terhadap mantan Kades Lasiolat, dan dari rekomendasi itu dijadikan catatan oleh Pemkab. Dan untuk kejelasannya, akan ditanyakan kepada Bupati Belu dan Inspektur Inspektorat.

Baca Juga :   101 CPNSD Belu Terima SK, Ose Luan Minta untuk Berprestasi

“Kalau tidak ada temuan seperti yang disampaikan mantan Kades, maka kita akan kembalikan ke Inspektur Inspektorat. Karena apa yang sudah dilakukan oleh calon sudah sesuai dengan Perda,” kata dia.

Diharapkan agar kebijakan Pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fokus pada Perda yang ada, dimana pada poin yang pertama, calon kades bersangkutan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak pernah menjabat sampai tiga kali.

“Kita akan klarifikasi dengan Pemda. Jawaban Pemda terhadap tidak dikeluarkannya rekomendasi ini belum beralasan sesuai dengan Perda tentang dua hal itu. Kita akan pertemuan dengan tiga Pimpinan Dewan untuk tentukan waktu yang tepat untuk lakukan klarifikasi,” urai dia.

Wakil Ketua Komisi I, DPRD Belu, Marthen Nai Buti, pihaknya akan pertanyakan alasan mengapa tidak Pemda tidak mengeluarkan rekomendasi bagi mantan Kades yang mengikuti pencalonan Kepala Desa. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top