EKONOMI

Tolak Pembayaran Rekening Listrik Pasca Bayar, Pelanggan Adukan PLN ke DPRD Belu. Ini Alasannya.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Lantaran tidak dilayani saat akan membayar iuran listrik pasca bayar, puluhan pelanggan adukan pihak PLN Rayon Atambua ke Komisi II DPRD Belu, Jumat (10/6/2016). Karena aduan itu, DPRD Belu memanggil PLN untuk dilakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP).

Pertemuan DPRD Belu berdialog dengan PLN dan pelanggan.

Pertemuan DPRD Belu berdialog dengan PLN dan pelanggan.

Dalam RDP Komisi II, DPRD Belu, Maneger PLN bersama para pelanggan, Karlus Manek salah satu pengadu menuturkan, kedatangan para pelanggan listrik meteran manual, untuk sampaikan keluh kesah atas sikap PLN yang menolak pembayaran rekening listrik pasca bayar.
“Kami mau bayar iuran listrik meteran manual tapi ditolak dengan alasan sudah tidak dilayani lagi. Kami diminta harus migrasi dari pasca bayar ke pra bayar,” ujar dia.

Dikatakan, kebijakan yang diambil PLN tidak berpihak pada warga. Pasalnya pengguna listrik meteran manual dan meteran pulsa sama-sama menggunakan uang. “Kami masih nyaman dengan meteran manual dan bukannya kami tidak bayar. Kami minta PLN tidak boleh memaksa warga dan harus terima pelanggan listrik pasca bayar,” pinta dia.

Senada, salah satu pelanggan Yosep mengatakan, PLN jangan melakukan pemaksaan kehendak pelanggan untuk pindah dari meteran manual ke meteran pulsa. Terkait sosialisasi migrasi selama ini pelanggan tidak pernah mendapat sosialisai.

“Kami semua mau pindah ke pra bayar, tapi jangan sepihak. Sosialisasi meteran pulsa saja kami tidak tahu, saat mau bayar bilang tidak layani lagi. Kami minta PLN layani pembayaran meteran manual sebelum tanggal 20 mendatang,” pinta dia.

RDP DPRD Belu dengan PLN dan pelanggan PLN.

RDP DPRD Belu dengan PLN dan pelanggan PLN.

Menyikapi pengaduan itu, Komisi II menyimpulkan rekomendasi yakni, memberikan waktu ke pihak PLN Rayon Atambua untuk secepatnya mengambil langkah koordinasi dengan PLN Wilayah NTT, agar memberikan pelayanan kepada pelanggan listrik pasca bayar hingga batas waktu 15 Juni mendatang.

Baca Juga :   PSSI Malaka Kedepankan Sportifitas. Pertandingan Perdana Weliman Menang Kobalima Timur 7-1

“Dengan rekomendasi ini kami juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah dan PLN soal sosialisasi program PLN dari pasca bayar ke pra bayar, karena masih banyak pelanggan yang tolak migrasi,” ungkap Bouk.

Selain itu diminta juga agar pihak PLN jangan memakai sistem preman terhadap pelanggan, dimana saat mencabut meteran manual sepihak tanpa sepengatahuan pelanggan yang bersangkutan.

Manager PLN Rayon Atambua, I Wayan Adi Harimbawa mengatakan, hasil kesimpulan Komisi serta keinginan para pelanggan aka disampaikan ke general manager PLN Wilayah Propinsi NTT, guna diambil keputusan lebih lanjut. “Kita juga akan sambil terus melakukan sosialisasi, sehingga pelanggan bisa mengerti dan beralih ke listrik pra bayar,” ucap dia.

Terkait sikap petugas PLN yang tidak beretika saat melakukan pembongkaran meteran tanpa pemberitahuan awal, Wayan menyampaikan permohonan maaf. Diakui selama ini pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan secara detail terhadap petugas. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top