HUKUM & KRIMINAL

Bara JP Minta Pemkab Belu Tinjau Izin Hiburan Malam di Atambua

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu dan aparat penegak hukum diminta untuk meninjau kembali izin usaha terhadap tempat-tempat hiburan malam, karena diduga keras terdapat prostitusi terselubung dan minuman keras.

Pemda juga diminta agar Perdakan hiburan rakyat yang berbasiskan kebudayaan lokal, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan normalkan upah buruh sesuai standar UMR se-Nusa Tenggara Timur.

Dialog Komisi I DPRD Belu dengan Bara JP.

Dialog Komisi I DPRD Belu dengan Bara JP.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Belu yang diterima oleh Sekda Petrus Bere, Senin (25/7/2016).

Sekda Belu Petrus Bere usai menerima lampiran pernyataan sikap Ormas Bara JP menyampaikan permohonan maaf karena kedua Pejabat Bupati Belu dan Wakil Bupati tidak berada di tempat karena sedang melakukan tugas keluar daerah. Namun demikian aspirasi Ormas yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti ke Bupati dan Wabup.

Tidak saja ke Pemkab, massa yang tergabung dalam Ormas itu mendatangi Gedung wakil rakyat guna menyampaikan aspirasi serupa. Sebanyak 30 perwakilan Ormas langsung diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Belu bersama Wakil Ketua serta seluruh anggota Komisi I di ruang kerja.

Ketua Ormas Bara JP, Yospeh Mau dalam audiensi bersama Komisi I mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan kami ke dewan karena kami merasa tidak ada keadilan di wilayah Kabupaten Belu.

Baca Juga :   Oknum Anggota Polres Kupang Minta Maaf Kepada Wartawan Kilastimor.com.

“Kami meminta satu keadilan, kepastian supaya jangan dijadikan anak tiri. Katanya penyakit masyarakat, tapi masih ada penjualan miras dimana-mana juga prostitusi yang diduga terjadi di tempat hiburan malam,” ujar dia.

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top