HUKUM & KRIMINAL

Bara JP Minta Pemkab Belu Tinjau Izin Hiburan Malam di Atambua

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu dan aparat penegak hukum diminta untuk meninjau kembali izin usaha terhadap tempat-tempat hiburan malam, karena diduga keras terdapat prostitusi terselubung dan minuman keras.

Pemda juga diminta agar Perdakan hiburan rakyat yang berbasiskan kebudayaan lokal, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan normalkan upah buruh sesuai standar UMR se-Nusa Tenggara Timur.

Dialog Komisi I DPRD Belu dengan Bara JP.

Dialog Komisi I DPRD Belu dengan Bara JP.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Belu yang diterima oleh Sekda Petrus Bere, Senin (25/7/2016).

Sekda Belu Petrus Bere usai menerima lampiran pernyataan sikap Ormas Bara JP menyampaikan permohonan maaf karena kedua Pejabat Bupati Belu dan Wakil Bupati tidak berada di tempat karena sedang melakukan tugas keluar daerah. Namun demikian aspirasi Ormas yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti ke Bupati dan Wabup.

Tidak saja ke Pemkab, massa yang tergabung dalam Ormas itu mendatangi Gedung wakil rakyat guna menyampaikan aspirasi serupa. Sebanyak 30 perwakilan Ormas langsung diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Belu bersama Wakil Ketua serta seluruh anggota Komisi I di ruang kerja.

Ketua Ormas Bara JP, Yospeh Mau dalam audiensi bersama Komisi I mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan kami ke dewan karena kami merasa tidak ada keadilan di wilayah Kabupaten Belu.

Baca Juga :   Mahasiswa Perikanan UKAW Kunjungi Desa Suai

“Kami meminta satu keadilan, kepastian supaya jangan dijadikan anak tiri. Katanya penyakit masyarakat, tapi masih ada penjualan miras dimana-mana juga prostitusi yang diduga terjadi di tempat hiburan malam,” ujar dia.

“Izinnya karoke keluarga, tapi seriring perkembangan ada jual minuman. Kami minta tinjau kembali izin terhadap tempet-tempat hiburan malam di Atambua. Kami minta hiburan rakyat kearifan lokal di pertahankan, karena itu tradisi budaya kita,” tandas dia.

Senada Sekertaris Ormas Bara JP, Viktor Motaain Nahak meminta, agar aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberantasan judi tidak memilah para penjudi, yang lain dihentikan sementara lainnya terus berjalan.

“Kalau berantas ya semuanya. Jangan tebang pilih, karena ini bisa menimbulkan kecembuaran yang bisa memicu konflik,” tegas dia.

Lanjut Nahak, ada dua tempat hiburan malam yang sedang beroperasi di Kota Atambua. awal pembukaan karoke keluarga, tapi nyatanya saat ini tidak sesuai lagi dan diduga ada prostitusi juga maraknya minuman keras yang beredar di tempat tersebut.

“Izin ini yang harus di tinjau kembali oleh Pemkab. Kami minta aparat lakukan penegakan hukum yang transparan,” tukas dia.

Ketua Komisi I, duard Mau Boy mengatakan, DPRD sebagai wakil rakyat tidak bisa mengambil kebijakan, tapi hanya memfasilitasi dan menerima aspirasi warga yang disampaikan.
“Tugas kami menerima, koordinasi bersama Pemerintah dan aparat keamanan untuk tindaklanjuti aspirasi terkait pernyataan sikap. Kalau soal perda hiburan rakyat itu bertentangan dengan KUHP, jadi kami tidak bisa,” urai Mau Boy.

Baca Juga :   Tim Forensik Temukan Kuburan Massal Korban ISIS

Wakil Komisi I, Marthen Nai Buti mengatakan, apabila diketahui dan ditemukan adanya praktek haram atau maksiat di tempat hiburan malam, masyarakat silakan melaporkannya ke pihak kepolisian dan harus ditindaklanjuti karena itu penyakit masyarakat.

“Ini harus tertibkan. Soal lainnya DPRD tidak bisa membuat Perda yang bertetantangan dengan KUHP. Terkait upah buruh ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” tuntas Nai Buti. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top