RAGAM

Pemerintah Kabupaten Malaka Diminta Audit ADD Desa Bisesmus

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melalui BPMPD dan Inspektorat Kabupaten Malaka perlu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dan ADD di desa Bisesmus-Kecamatan Laenmanen. Pasalnya, pemanfaatan dana desa itu diduga kuat tidak sesuai peruntukannya. Apa yang dilaporkan dalam SPJ Desa Bisesmus ke Pemerintah diduga fiktif, tidak sesuai kondisi riil di lapangan.
Untuk menyelamatkan ADD Desa Bisesmus, diharapkan BPMPD dan Inspektorat Kabupaten Malaka melakukan pemeriksaan dilapangan dengan mencocokkan SPJ tahun 2014 dan 2015 dengan bukti fisik di lapangan.
Permintaan itu disampaikan Tokoh masyarakat Bisesmus-Kecamatan Laenmanen, Gabriel Manek Muit kepada wartawan di Bisesmus, Rabu (27/7).

Bises

Gabriel Manek Muit

Pihaknya sebagai warga desa paparnya, sangat mencurigai dan menduga pemanfaatan dana ADD selama dua tahun terakhir tidak jelas. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam urusan perencanaan pemanfaatan dana desa dan ADD selama dua tahun terakhir, karena yang urus sekretaris desa dan kepala desa. “Yang kami tau tiba-tiba bilang ada program ini dan itu di desa melalui ADD. Ini yang benarnya yang bagaimana. Kami tau bahwa ADD itu uang rakyat dan harus dimanfaatkan di desa sesuai peruntukannya melalui sebuah perencanaan yang melibatkan masyarakat desa,” terangnya.

Tahun 2016 ini, pihaknya jbelum mendapatkan undangan dan pemberitahuan dari kepala desa dan sekretaris desa terkait perencanaan apa saja yang mau dikerjakan dengan ADD 2016 tahun ini. Kami kawatir ADD Desa Bisesmus tahun 2016 mengalami nasib yang sama dengan ADD tahun sebelumnya. “Uang habis, bukti bagi masyarakat juga tidak nampak. Kita inginkan perencanaan penggunaan ADD tahun 2016 harus melibatkan partisipasi masyarakat agar dana itu benar-benar dikontrol pemanfaatan sesuai peruntukannya,” bilang Muit.

Baca Juga :   BTCLS Menyelamatkan Jiwa dan Kerusakan Organ Tubuh

Ada beberapa persoalan yang hingga sekarang menjadi pertanyaan masyarakat terutama pemanfaatan dana pemberdayaan melalui program ADD mengalokasikan dana Rp 30 Juta hingga Rp 40 Juta setiap tahun untuk kegiatan PKK, berupa pelatihan pencelupan benang. “Dalam SPJ ada, tetapi fakta di lapangan tidak ada realisasi kegiatan, sehingga program itu diduga fiktif. Pengerjaan rumah sosial bantuan pemerintah sebanyak 20 unit tidak tuntas. 16 unit rumah dikerjakan tidak selesai hingga saat ini karena tidak dilengkapi pintu dan jendela dan 4 unit lainnya tidak dikerjakan dan dibiarkan amburadul. Penerima manfaat rumah itu juga patut dipertanyakan karena diberikan kepada warga yang saat ini bekerja di Kalimantan padahal warga di Bisesmus banyak yang masih membutuhkan bantuan itu,” jelasnya.

Pihaknya juga patut mempertanyakan pemanfaatan anggaran sebesar Rp 80 juta untuk membangun Kapela di Bisesmus, pasalnya, dalam sosialisasi masyarakat menginginkan supaya harus dibangun besar memanfaatkan seluruh anggaran yang ada. Kenyataannya, mereka hanya melakukan pengecoran pilar sebanyak 12 tiang menghabiskan anggaran itu.

“Kita juga mempertanyakan pembuatan jalan raya menggunakan ADD Desa Bisesmus yang sesuai perencanaannya harus dikerjakan sepanjang 4 Km, tetapi dalam pelaksanaannya patut lihat kembali karena volume pekerjaan jalan itu diduga tidak sesuai target. Selain jalan, ada pembangunan 4 buah deker terkesan asal jadi dan tidak sesuai bestek dan patut dipertanyakan karena anggarannya sudah dimanfaatkan.

Baca Juga :   Amankan Senpi dan Granat, Kopda Vitalis Nong Naen Terima Penghargaan

Muit berharap Pemerintah melalui instansi teknis terkait perlu responsif melakukan pemeriksaan, untuk melihat dari dekat kondisi riil dilapangan. Dia juga meminta supaya pelaksanaan ADD 2016 perlu dilakukan secara transparan mulai proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan termasuk evaluasi program.

Plt. Kades Bisesmus, Willybrodus K. Kun yang ditugaskan pemerintah, diharapkan bisa mengembalikan kondisi di desa Bisesmus. Plt. Kades harus bisa mengendalikan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas yang diterima dari Bupati. Sekretaris desa juga harus menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Sementara TPK dan Bendahara harus dipilih lagi masyarakat supaya bisa bekerja sesuai harapan masyarakat.

Sekretaris Desa Bisesmus, Yohanes Funan kepada wartawan mengatakan pihaknya dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. “Kita sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak usah dipersoalkan. Terkait rencana ADD tahun 2016, kita akan melakukan koordinasi dengan Plt. Kades Bisesmus untuk melakukan rapat bersama masyarakat. Kita hanya mencari waktu yang baik untuk melakukan musyawarah bersama seluruh elemen masyarakat terkait kebutuhan masyarakat yang perlu diintervensi melalui ADD. Kita sudah memiliki RPJMdes dan setiap tahun kita selalu melakukan musrenbangdes. Kita tinggal bertemu satukan persepsi terkait program mana yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk ditindak lanjuti melalui kinerja ADD tahun 2016 dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” tukasnya.

Baca Juga :   Ribuan Warga Ikut Misa Syukur HUT Bupati Malaka

Plt. Kades Bisesmus, Willybrodus K.Kun ketika dikonfirmasi wartawan melalui telpon selulernya mengatakan pihaknya sementara melakukan koordinasi terkait APBDes Desa Bisesmus 2016. “Tadi saya datang ke kantor melakukan koordinasi untuk rapat dengan seluruh aparat desa namun masyarakat masih mengikuti urusan adat yang tidak bisa ditinggalkan. Kita agendakan dalam waktu dekat melakukan rapat koordinasi dengan seluruh aparat desa, BPD dan masyarakat agar pelaksanaan APBDes 2016 benar-benar sesuai usulan dan harapan masyarakat. Terkait komplain masyarakat terhadap pemanfaatan ADD tahun 2014 dan 2015, Willy Kun mengatakan soal evaluasi program terkait ADD ada mekanisme yang ditempuh. Kita pelajari dulu komplain masyarakat itu dan kalau memang benar maka akan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku termasuk melalui pemeriksaan inspektorat atau mekanisme pengawasan lainnya untuk mengetahui kepastian pemanfaatan anggaran melalui program ADD. Tugas Pokok saya sebagai Plt. Kades Bisesmus sesuai SK Bupati Malaka adalah mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif tahun ini dan menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat hingga terpilihnya kades definitif.

Untuk ADD Tahun 2016 akan kita tetap kawal agar sesuai mekanisme dan aturan dalam pengelolaannya dan yang terpenting bermanfaat bagi masyarakat sesuai peruntukannya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top