POLITIK

Anggota Fraksi PAN Tolak Pembentukan Pansus DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Anggota Fraksi Partai Anamat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Belu, Maria Hilaria Yanuaria Bone tidak mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang diusulkan fraksinya, terkait kasus beberapa calon kades yang tidak mendapat surat keterangan dari Pemerintah Belu.

“Pansus itu dibentuk kecuali ada hal yang urgen. Tapi kalau soal dibeberapa desa yang tidak dapat keterangan itu bukan hal urgen,” ungkap Bone kepada media, Rabu (10/8/2016) di gedung DPRD Belu.

Yane Bone

Maria Hilaria Yanuaria Bone

Dikemukakan, meskipun baru wacana yang telah diusulkan fraksinya untuk pembentukan pansus, dirinya tetap tidak akan mendukung, karena bukan masalah yang sangat penting diselesaikan.

“Dulu pernah kita buat pansus masalah mangan, karena dampak pada masyarakat yang sangat luas dan merusak lingkungan. Kalau pansus terkait pilkades saya rasa hal yang tidak luar biasa,” ujar Yane Bone sapaan karibnya.

Menurut dia, soal mendukung dan tidaknya itu merupakan hak pribadi anggota perorangan, bukan Fraksi. Tidak ada masalah urgen yang memaksa anggota dewan untuk melakukan pansus.

“Kalau yang diutarakan Ketua Fraksi itu kewenangan Ketua. Kalau diutarakan perorangan okelah. Ini tidak ugren. Ini bukan kepentingan banyak orang tetapi kepentingan pihak berkepentingan semata yang ingin ikut Pilkades. Bentuk pansus semua harus mengacu pada Perda. Tapi justru yang terjadi ini tafsiran semua berbeda, tidak akan ketemu dan tidak akan sampai pada tujuan,” ucap Bone.

Baca Juga :   Bappeda Siapkan Website Malaka Satu Data

Doa melanjut, polemik beberapa warga atau balon kades yang tidak mendapat keterangan, karena kesalahan panitia sejak awal yang bekerja tidak betul. Sebagai panitia dalam bekerja tidak diintervensi, ditunggangi seseorang atau disetir.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Agus Pinto mengutarakan, tidak ada sesuatu yang luar biasa di Belu, sehingga harus dibentuk pansus. Persoalan surat keterangan bagi calon yang tidak dikeluarkan Bupati Belu, merupakan kewenangan Pemerintah.

“Saya lihat pansus ini tidak ada dampak. Ada kaki tangan Bupati/Wabup yang sudah berikan informasi atas beberapa mantan kades dan itu jadi catatan pemerintah untuk tidak terbitkan surat keterangan,” kata dia.

Masih menurut Pinto, pembentukan pansus baru sebatas wacana dan kalaupun akan dibentuk pastinya menunggu putusan Pimpinan DPRD Belu. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top