RAGAM

Dekade RPJP Malaka Dibuat Mundur, Bupati Minta RJPD Dikonsultasikan ke Pemprov

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka meminta supaya dekade Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Kabupaten Malaka dikonsultasikan ke Provinsi NTT agar sesuai ketentuan, dan tidak menjadi pertanyaan masyarakat. Pasalnya, dalam pembahasan ranperda tentang RPJP Kabupaten Malaka oleh DPRD bersama Pemerintah menyebutkan pemberlakuan RPJP itu mulai dari tahun 2005 -2025, sementara Kabupaten Malaka baru mekar tahun 2013 dan baru dilakukan pembahasan RPJP pada tahun 2016. Persoalan itu harus dikonsultasikan ke provinsi agar pasti sebelum RPJP itu diundangkan. Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran disela acara sidang Dewan I di Betun, Kamis (25/8-2016).

“Saya tidak paham karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka yang dibahas pemerintah bersama dewan disebutkan dekade pemberlakukannya dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Pertanyaanya, kenapa sekarang tahun 2016 baru ditanda tangani, dan kabupaten kita baru lahir 2013 dan kenapa kita harus buat mundur,” unkapnya.

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Untuk itu soal dekade perlu dikonsultasikan dengan provinsi. Pertama, dalam nalar pengelolaan pemerintahan memang kita harus sinkronkan RPJP Kabupaten Malaka dengan rencana jangka panjang propinsi dan nasional. Kedua, sesuai ketentuan, kalau memang saat itu Pemda Belu sebagai Kabupaten Induk sudah tetapkan perda RPJP maka bisa berlaku juga bagi Malaka sebagai Kabupaten Pemekaran. “Kita bisa mengacu pada Kabupaten Induk karena sesuai ketentuan apabila ada perda di Kabupaten induk masih berlaku dan kita belum ada perda, maka sebagai kabupaten pemekaran bisa menggunakkannya .
Apa yang sudah ditetapkan kabupaten induk bisa didijadian acuan pelaksanaan di Malaka, karena tidak dilarang dalam aturan. Kita harus konsultasikan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Persoalan ini saya sampaikan dalam sidang resmi supaya dicatat dalam risalah agar dikemudian hari dipersoalankan maka bisa dipertanggungjawaban,” terang mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT itu.

Baca Juga :   PNTL Prioritas Kerja Sama dengan Polri

Bria Seran mengatakan dalam urusan birokrasi, kalau ada hal yang belum jelas maka sesuai aturan bisa dikonsultasikan ke provinsi. Itu mekanisme yang harus dilalui. Kalau Pemerintah dan DPRD melakukan konsultasi wartawan jangan tulis seolah pemerintah dan DPRD hanya jalan-jalan habiskan uang rakyat. Itu produk hukum sehingga harus dikonsultasikan karena hasilnya sangat penting untuk kepentingan masyarakat banyak. Sesuai aturan, kalau pemerintahan di bawah ragu-ragu maka harus konsultasi sehingga keputusan yang diambil benar. Kalau kemudian hari dipersoalkan maka sudah ada bukti bahwa kita sudah pernah mendiskusikan. Kalau jalan itu untuk mendapatkan hasil yang bagus dan optimal, maka harus dilakukan.

Ketika ditanya wartawan terkait ketersediaan anggaran di DPRD untuk kepentingan konsultasi itu, Bria Seran mengatakan alokasi anggaran untuk pekerjaan dewan masih ada karena sudah dialokasikan sebelumnya sesuai mekanisme penganggaran di DPRD. Uang untuk dewan tetap ada dan tidak kurang karena sudah dialokasikan. “Saya minta staf yang bertugas di dewan harus bekerja sesuai protap dan memberikan pelayaan kepada dewan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Uang untuk kegiatan dewan ready, dan tidak ada persoalan asalkan permintaannya dilakukan sesuai mekanisme dan tidak ada penumpukan soal permintaan uang. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top