RAGAM

DPRD dan Pemkab Belu Bahas LKPj 2015. Pemerintah Ajukan Tujuh Ranperda

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pada sidang I DPRD Belu, Selasa (2/8) kemarin, Pemerintah Kabupaten Belu mengajukan tujuh buah Rancangan Pembangunan Daerah (Ranperda).
Adapun tujuh buah ranperda tersebut diantaranya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW), Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu dan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Sidang I DPRD Belu

Sidang I DPRD Belu

Sidang I dengan agenda mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Bupati Belu tahun 2015 dipimpin oleh Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek dihadiri Wakil Ketua, Bupati/Wabup Belu, Sekda Belu, Pimpinan Forkompinda, SKPD serta anggota DPRD Belu.
Selain agenda mendengarkan laporan LKPj Bupati Belu tahun 2015, dalam sidang itu juga akan dibahas tujuh buah Ranperda yang diajukan oleh Pemkab Belu.

Ketua DPRD, Januaria Awalde Berek saat membuka sidang mengungkapkan, Dewan akan memberikan catatan strategis tentang pengelolaan anggaran. Selain itu juga akan meminta penjelasan terkait kinerja pemerintah dalam satu tahun terakhir.
“Laporan kepala daerah akan dijadikan rujukan dewan guna mengkaji sejauh mana pelaksanaan pembangunan di wilayah Belu dalam kurun waktu satu tahun terakhir, juga akan membahas anggaran 2017 yang diajukan Pemerintah,” ujar Berek.

Diharapkan, selama dalam masa sidang 16 hari seluruh fraksi, seluruh alat kelengkapan dewan untuk tetap mengikuti sidang I sehingga dapat mencapai target kinerja dewan yang di harapkan masyarakat. “Seluruh Anggota dewan harus semangat selama sidang berlangsung, sehingga tujuh buah Ranperda yang diusulkan bisa selesai dalam masa sidang I ini,” pinta dia.

Baca Juga :   RSU Mgr. Gabriel Manek, SVD Dialokasikan Dana Rp 18 Miliar, Untuk Lanjutkan Pembangunan Gedung

Bersamaan Bupati Willy Lay mengatakan, sebagai kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggunjawaban karena itu bentuk wujud tanggungjawab sesuai amanat konstituen juga menyampaikan ranperda pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Belu tahun 2015.

“Mari kita semua bahu membahu, bekerjasama membangun satu kekuatan untuk mendorong pembangunan di wilayah Kabupaten Belu, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat di rai Belu,” harap Lay. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top