BETUN, Kilastimor.com-Masyarakat Kabupaten Malaka diminta mewaspadai iming-iming dan janji yang sering dilontarkan calo tenaga kerja yang beroperasi secara illegal merekrut tenaga kerja (Naker) di wilayah Kabupaten Malaka. Camat, kepala desa dan seluruh perangkat di desa harus mewaspadai setiap pergerakan calo naker illegal, agar mereka tidak leluasa beroperasi di desa tanpa dokumen resmi.
Masyarakat juga harus mewaspadai hal itu sehingga tidak terjebak dalam jaringan calo baker illegal karena ujung-ujungnya akan menyengsarakan rakyat. Kalau mereka beroperasi secara illegal maka harus dilaporkan ke Dinas Nakertrans Malaka dan pihak kepolisian agar diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Malaka, Daniel Asa disela acara hearing Anggota DPRD Provinsi NTT bersama Pemkab Malaka dan sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Malaka di Betun, Jumat (19/8/2016).
Sosialisasi Ranperda Tenaga Kerja oleh DPRD Provinsi NTT
Asa mengatakan persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan serius yang harus diperhatikan seluruh pihak karena bertautan dengan kepentingan masyarakat banyak. Pemerintah tidak melarang masyarakat untuk bekerja didalam daerah atau diluar negeri asalkan melalui prosedur yang benar, sesuai aturan Ketenagakerjaan sehingga tidak berdampak buruk bagi pencari kerja. Fakta di lapangan, naker biasanya diberangkatkan secara illegal dan jika sudah terjadi masalah baru semua pihak pada ribut. “Kita harus kawal dari awal sehingga proses pengiriman tenaga kerja dalam daerah atau keluar negeri harus melewati prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah guna melindungi kepentingan pencari kerja,” tutunya.
Pemerintah sangat mendukung acara dengar pendapat dan sosialisasi Ranperda terkait tenaga kerja oleh DPRD Provinsi NTT di Kabupaten Malaka. Tadi dalam sosialisasi dan dengar pendapat banyak mendapatkan respon masyarakat dan SKPD yang hadir. Kita berharap melalui produk perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTT dapat menyelamatkan masyarakat NTT khususnya Malaka, dari berbagai bentuk penindasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
