RAGAM

Pemda Malaka Kampanyekan Opini WTP. Bupati Sematkan Pin WTP Kepada Pejabat

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka bertekad mengubah opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk merealisasikan niat itu pemerintah menyematkan mengkampanyekan tekad itu, dan sematkan pin kepada seluruh pejabat eselon dan pegawai untuk mengejar opini pemeriksaan BPK menjadi WTP.

Pejabat eselon diminta setiap hari mengenakan “Pin Kejar WTP” untuk memberikan motivasi kepada semua pihak agar bekerja dengan baik guna mewujudkan niat itu. Ini untuk mengingatkan semua, Malaka Kejar WTP dan itu harus ada niat, spirit supaya bisa mencapainya.

Bupati Malaka sematkan Pin kejar WTP kepada Wabup Malaka, Sekda, Inspektorat dan Camat.

Bupati Malaka sematkan Pin kejar WTP kepada Wabup Malaka, Sekda, Inspektorat dan Camat.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan usai menyematkan Pin kepada Perwakilan Pejabat eselon di lingkup Pemkab Malaka, Rabu (3/8-2016) menjelaskan, penyematan PIN kepada perwakilan pejabat untuk memberikan motivasi kepada semua supaya kejar opini WTP. Pemerintah Daerah berniat merubah opini pemeriksaan BPK dari disclaimer menjadi WTP. Penyematan PIN itu sebagai salah satu cara mengingatkan pejabat agar bekerja sesuai aturan dan rambu-rambu yang ditentukan supaya WTP dapat terwujud sesuai harapan. “Hari selasa depan, dalam pelaksanaan coffee morning bersama para pejabat yang sudah disematkan Pin Kejar WTP, akan disematkan juga pin bagi pejabat dibawahnya dan berlaku bagi semua SKPD. Pin itu disematkan disebelah kiri dan harus dipake selama berkantor termasuk melakukan perjalanan dinas luar daerah. Itu hukumnya wajib bagi seluruh pejabat di Malaka.

Baca Juga :   Tersangka Yonatas Seran Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Untuk mencapai WTP, maka penggunaan uang harus sesuai peruntukan, lakukan kegiatan sesuai rencana dan dalam perencananaan sesuai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Yang namanya kepala, tugas utamanya adalah melakukan kontroling. Kalau tidak kontrol sama saja dengan seorang staf biasa. Urutannya, pembukuannya harus baik, laporannya harus bagus, jumlahnya klop dan sesuai sistem yang digunakan bersama. Dalam melakukan pekerjaan harus menggunakan satu sistem. Diperlukan ketelitian supaya tidak ada perbedaan angka dalam laporan yang dibuat baik dibidang pendapatan dan pengeluaran supaya klop antara bendahara daerah oleh bank dan SKPD.

“Kita harus cari tahu supaya kenapa bisa selisih . Selanjutnya, harus ada ketepatan laporan, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat juga sistemnya. Selain itu penggunaan uang harus sesuai peruntukannya. Kalau pake uang untuk jalan maka pulang kembali harus buat laporan sesuai peruntukannya,” urainya.

Langkah lain, setiap bulan, secara reguler Wabub Malaka yang membidangi pengawasan bersama Sekda, Asisten Sekda dibantu Inspektorat melakukan pertemuan rutin dengan bendahara barang dan uang, untuk melihat semuanya pembukuan dan laporan. “Kita sangat serius terhadap masalah itu. Setiap bulan diikuti. Tidak boleh ada ketakutan untuk menggunakan uang karena akan stagnan proses pembangunan di Malaka. Untuk itu, kita gunakan media seperti ini melakukan pembekalan kepada semua bendahara barang dan uang agar bisa bekerja sesuai standart mutu kerja yang ditentukan,” katanya.

Baca Juga :   Pemkab Malaka Diminta Percepat Kajian Teko. Masyarakat Butuh Pelayanan

“Jangan putus asa. Kita harus belajar dari yang benar untuk ditiru dan belajar dari kesalahan supaya tidak berbuat kesalahan lagi. Itu yang disebut sebagai obyek pembelajaran. Kalau ada hal yang kurang benar silahkan tegur supaya dilakukan perbaikan. Kita harapkan dari waktu ke waktu kita tetap berbenah supaya niat kerja WTP dapat terwujud. Lihat buku, cek laporan dan periksa uang sesuai pembukuannya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top