RAGAM

Pemkab akan Sesuaikan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 18/2016

BETUN, Kilastimor-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka diminta menyesuaikan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Malaka seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang perangkat daerah. Pemerintah diminta menyesuaikan organisasi perangkat daerah sesuai nafas PP tersebut. Permintaan itu disampaikan Fraksi Partai Golkar kepada pemerintah terhadap tiga raperda yang diajukan pemerintah daerah dan perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Malaka Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Senin (22/8/2016).

Golkar

Golkar

Terhadap masukan dari Fraksi Partai Golkar, pemerintah mengatakan bahwa PP Nomor 18/2016 tentang perangkat daerah akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian organisasi perangkat daerah yang ada saat ini, dengan memperhatikan hasil pemetaan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria tipelogi perangkat daerah yang dilakukan sehingga menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisiensi, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait Perangkat daerah, Fraksi Partai Golkar mengusulkan kepada pemerintah melakukan komitmen bersama yang dituangkan dalam pembuatan pakta integritas antara Bupati dan Wakil Bupati dengan unsur perangkat daerah dalam melaksanakan atau meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.
Terhadap usulan itu pemerintah pada dasarnya menerima usulan itu dengan secepatnya menyiapkan pakta integritas antara bupati dengan unsur perangkat daerah yang berisi komitmen bersama dalam melaksanakan/meningkatkan kinerja pemerintah guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dana-dana yang dikelola unsur perangkat daerah dan dikelola desa, fraksi Golkar mengusulkan supaya lebih difokuskan kepada pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan memperketat pengawasan demi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat yang akhirnya bermuara pada peningkatan PAD Kabupaten Malaka. Menanggapi usulan Fraksi Partai Golkar disampaikan bahwa alokasi dana yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Malaka diarahkan pada pembiayaan program-program yang menunjang visi dan misi kepala daerah termasuk didalamnya peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh fraksi Partai Golkar.

Baca Juga :   Rawan Penyelundupan BBM, Polisi Perketat Pengawasan di Perairan Atapupu

Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan kepada pemerintah untuk segera merekrut guru-guru sebagai tenaga pengawas sekolah ditingkat TK, SD,SMP,SMA/SMK. Terkait usulan itu pemerintah menyatakan kesediaan untuk segera menindak lanjutinya demi peningkatan kualitas out put pendidikan di Kabupaten Malaka. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top