BETUN, Kilastimor.com-Pihak kepolisian akan diminta mengawasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. “Kita akan libatkan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan karena dicurigai banyak penyalahgunaan dana desa dan ADD serta tidak sesuai peruntukan. Kita sudah setting agar setiap bulan ada rapat evaluasi di setiap kecamatan untuk mereview pemanfaatan ADD yang dihadiri pihak kabupaten seperti BPMPD, Inspektorat dan Kepolisian maupun instansi terkait lainnya. Wakil Bupati Malaka akan hadir juga memantau langsung di lapangan sehingga bisa dikendalikan. Kita baru melakukan rapat koordinasi dengan KPK di provinsi dan sangat dianjurkan hal itu dilakukan di kabupaten,” kata Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran di Haitimuk, Minggu (14/8/2016).
ADD
