RAGAM

Pemkab Malaka Petakan Daerah Rawan Air Bersih di Delapan Kecamatan

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sedang melakukan pemetaan terhadap delapan kecamatan yang rawan air bersih melalui perencanaan pekerjaan sumur bor yang akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersedediaan anggaran. Terkait mobil tangki pemerintah telah merencanakan dalam perubahan APBD 2016 mengadakan empat unit dan 20 unit lagi sudah dianggarkan dalam KUA PPAS 2017 untuk dibelanjakan. Hal itu disampaikan Pemerintah terkait pertanyaan fraksi PDIP tentang perhatian pemerintah mengatasi kekurangan air bersih diseluruh kecamatan di Malaka dalam acara pemandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah 2015-2015 di Betun belum lama ini.

Logo Pemkab Malaka

Logo Pemkab Malaka

Dalam pemandangan umum fraksi itu juga , fraksi PDIP meminta pemerintah perlu melakukan pemetaan Analisis Resiko Bencana di Kabupaten Malaka agar diketahui wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana sehingga bisa dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Terhadap pemrintaan itu, pemerintah mengatakan sangat sependapat dengan fraksi agar melakukan analisis resiko bencana pada titik-titik rawan bencana sebagai langbkah antisipasi terhadap wilayah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama fraksi PDIP meminta pemerintah melalui dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malaka perlu menyiapkan master plan pertanian untuk mendukung program revolusi pertanian di Malaka. Terkait usulan itu, pemerintah menjelaskan bahwa dokumen master plan yang diminta telah disusun pata tahun 2014 oleh Bappeda Kabupaten Malaka yaitu dokumen master plan agropolitan Malaka.

Baca Juga :   Buka Isolasi, Pembangunan Infrastruktur Jalan di Rinhat Penting Digenjot

Selain itu Fraksi PDIP meminta pemerintah memperhatikan jalan masuk menuju pantai yang ada di Kabupaten Malaka mulai dari pantai Taberek, pantai Abudenok, Motadikin dan Wemasa sehingga arus keluar masuk petani nelayan bisa lancar. Menanggapi pendapat fraksi PDIP, pemerintah mengatakan akan memperhatikan permintaan fraksi dalam perencanaan tahun-tahun mendatang. (boni).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top