RAGAM

Pemkab Malaka Terapkan Pengawasan Berjenjang Terkait Dana Desa

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka akan melakukan pengawasan bagi pengelolaan ADD sehingga anggaran itu benar-benar sesuai peruntukannya dan bermanfaat bagi rakyat. Pemerintah tetap melakukan pengawasan berjenjang mulai dari Kecamatan dan Kabupaten melalui tahapan dan protap yang ditentukan. Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran usai memberikan pengarahan kepada Desa, Camat se Kabupaten Malaka di Betun, Selasa (30/8-2016).

Bupati Malaka ketika kegiatan evaluasi dana desa.

Bupati Malaka ketika kegiatan evaluasi dana desa.

Bria Seran mengatakan Pemerintah tetap melakukan pengawasan berjenjang terkait pengelolaan dan pemanfaatan ADD agar benar-benar sesuai peruntukannya. Protap pengawasannya, Pertama, setiap bulan ada rapat evaluasi yang dilakukan di Kecamatan dipimpin camat tetapi perlu diinformasikan ke Kabupaten supaya dihadiri kabupaten. Kedua, Rapat pemeriksaan pembukuan dilakukan setiap dua bulan di Kabupaten dibantu bendahara senior yang mengerti pembukuan. Ketiga, setiap tiga bulan ada pertemuan dengan Wabub untuk rapat evaluasi secara menyeluruh. Selain itu pemerintah akan melakukan pembinaan secara rutin melalui Inspektorat yang melakukan pemeriksaan secara rutin disetiap desa.

“Kita harapkan pendamping desa yang bertugas bisa bekerja optimal membantu desa dalam hal pertanggung jawaban. Kalau mereka tidak mampu supaya desa menginformasikan ke Bupati melalui surat supaya diganti. Semua desa memiliki pendamping desa sehingga mereka harus mampu membimbing dan mendampingi desa dalam adminsitrasi keuangannya supaya bisa bekerja sesuai harapan dan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Baca Juga :   Umat Kristiani Diharapkan Jaga Kedamaian Jelang Natal

Hari ini pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan kades, sekdes, Bendahara dan BPD agar Pengelolaan ADD sesuai peruntukannya. Kita arahkan semuanya supaya membuat perencanaan yang bagus dan pakai uang sesuai rencana.

Dalam rapat koordinasi ini pemkab akan mengevaluasi semua dan mengetahui sejauhmana desa mempersiapkan semua persyaratan adminsitrasi terkait pencairan ADD. Untuk saat ini kita fokus supaya dana desa harus dicairkan. “Kita ingin tahu kendalanya dimana. Persiapan pencairan uang itu sudah sampai dimana. Yang jelas harus siapkan semua persyaratan sehingga pencairan keuangan itu tidak bermasalah,” imbuhnya.

Dalam pekerjaan fisik diarahkan untuk padat karya kecuali terpaksa untuk sewa alat tetapi jangan dikontrakkan. Hal itu dimaksudkan supaya uang itu beredar untuk rakyat. Berkaitan dengan fisik, designnya harus diasistensi PU supaya benar-benar sesuai standart mutu kerja. Selain itu dalam pertemuan ini kita memberikan keyakinan kepada desa agar mereka jangan takut menggunakan uang. Yang penting pemanfaatan keuangan itu sesuai perencanaan dan peruntukannya serta bermanfaat bagi rakyat. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top